Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Alasan Endriartono Tinggalkan Nasdem untuk Demokrat

Kompas.com - 27/08/2013, 18:28 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Ketua Dewan Pertimbangan Partai Nasional Demokrat Endriartono Sutarto diberhentikan oleh partai ketika memutuskan untuk mengikuti Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat. Apa alasan yang mendorong Endriartono meninggalkan Partai Nasdem?

Endriartono mengungkapkan, alasannya keluar dari partai besutan Surya Paloh itu adalah karena Partai Nasdem belum memiliki mekanisme yang jelas untuk menjaring calon presiden.

"Jadi walaupun nantinya Partai Nasdem berhasil meraih suara 20 persen, mekanisme untuk menentukan siapa yang akan dicalonkan menjadi presiden itu belum ada," kata Endriartono seusai menjalani pra-Konvensi Partai Demokrat di Wisma Kodel, Jakarta, Selasa (27/8/2013).

Oleh karena itu, Endriartono mengaku lebih memilih untuk mengikuti konvensi yang digelar Partai Demokrat yang menyediakan kesempatan lebih besar baginya untuk menjadi calon presiden.

Mantan Panglima TNI itu juga sempat menyindir sistem di banyak parpol yang banyak mengusung ketua umum sebagai calon presiden. Menurutnya, dengan sistem seperti itu, tokoh-tokoh baru yang tidak mempunyai modal akan sulit untuk bersaing.

"Sistem kita ini kan harus pakai parpol untuk mencalonkan diri sebagai presiden. Jadi, parpol harusnya memberi kesempatan yang sebesar-besarnya kepada para kader. Jadi jangan karena mereka pendiri partai dan ketua umum bisa jadi capres," kata Endriartono.

Pra-Konvensi Partai Demokrat adalah sebuah tahapan sebelum dimulainya konvensi. Tiap peserta dipanggil secara bertahap untuk diwawancarai oleh 17 orang Komite Konvensi. Hari ini, Komite Konvensi memanggil empat peserta. Selain Endriartono, Komite Konvensi juga mengundang Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan, mantan Menpora Hayono Isman, dan Ketua Dewan Perwakilan Daerah Irman Gusman. Sebelumnya, Komite sudah mengundang Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat Dino Patti Djalal untuk mengikuti proses pra-Konvensi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com