Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden: Mesir Membaik, Belum Perlu Evakuasi WNI

Kompas.com - 23/08/2013, 19:26 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengaku sudah berkomunikasi dengan duta besar RI di Kairo mengenai situasi Mesir belakangan ini. Dari hasil pembicaraan tersebut, Presiden menerima laporan kalau kondisi di Mesir sudah membaik dan terkendali.

"Alhamdulillah, sebenarnya dua, tiga hari ini keadaan di Kairo jauh membaik. Bahkan, situasinya dalam pengendalian yang baik," kata Yudhoyono di halaman Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (24/8/2013).

Oleh karena itulah, menurut Kepala Negara, pemerintah merasa belum perlu untuk mengevakuasi warga negara Indonesia (WNI) dari Mesir, terutama para mahasiswa. "Tapi sekali lagi alhamdulillah keadaan membaik. Sampai hari ini tampaknya belum ada keperluan pemerintah melakukan evakuasi atas WNI, terutama mahasiswa," ujarnya.

Meskipun demikian, kata Presiden, pemerintah tetap akan membantu mahasiswa yang ingin pulang ke Indonesia. Namun, jika situasi memburuk, menurut Presiden, pemerintah bisa langsung mengevakuasi WNI yang berada di Mesir seperti saat mengevakuasi WNI dari Libya dan Tunisia.

Sebelumnya, Presiden sudah menginstruksikan kepada perwakilan RI di Mesir untuk menjaga seluruh WNI. Presiden juga meminta seluruh WNI tidak ikut campur dan tidak berpihak kepada pihak mana pun yang berkonflik di Mesir.

Pada Jumat ini, Presiden kembali menegaskan bahwa Indonesia tidak dalam posisi mencampuri urusan dalam negeri Mesir. Kendati demikian, Indonesia berharap agar permasalahan di sana bisa diselesaikan secara damai menuju rekonsiliasi nasional.

"Kemudian bisa dicegah jatuhnya korban jiwa yang semestinya bisa dicegah. Dan kami, baik Malaysia dan Indonesia, tentu tidak ingin mencampuri urusan dalam negeri Mesir," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com