Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jumhur Tak Lolos Jadi Peserta Konvensi Demokrat

Kompas.com - 22/08/2013, 13:03 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Jumhur Hidayat mengaku dirinya tidak lolos menjadi peserta konvensi Partai Demokrat. Jumhur menyebutkan informasi itu diterimanya dari Komite Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat.

"Terkait dengan perkembangan Konvensi Partai Demokrat, saya telah mendapat kabar bahwa Komite Konvensi akhirnya tidak meloloskan saya dalam penjaringan tersebut," ujar Jumhur dalam keterangan pers yang diterima Kamis (22/8/2013).

Jumhur meminta agar keputusan komite konvensi itu dihormati. Namun ia berpesan agar hal ini jangan sampai mematikan gelora perjuangan untuk memastikan bangsa yang mandiri, adil, makmur dan menjadi panutan bagi bangsa-bangsa lainnya di dunia.

"Saya secara khusus menyampaikan terimakasih yang tiada berhingga kepada para sahabat yang telah percaya dan menaruh harapan bahkan memberi dukungan nyata kepada saya untuk ikut berkompetisi dan memenangkan kepemimpinan nasional 2014," imbuh Jumhur.

Ia berharap agar semua pihak tetap memiliki cita-cita kerakyatan dan kebangsaan yang sama.

18 nama diundang

Sebelumnya, komite konvensi Partai Demokrat melakukan rapat finalisasi daftar calon peserta konvensi pada Kamis (22/8/2013) malam. Tak seperti biasanya, rapat berlangsung alot hingga memakan waktu empat jam.

Sebanyak 18 kandidat yang akan diundang ditetapkan pada rapat itu. Juru bicara komite konvensi Partai Demokrat, Rully Charis menjelaskan sebagian besar di antaranya sudah menyatakan kesediaanya ikut dalam konvensi.

"Hanya ada satu dua orang saja yang masih harus direkonfirmasi lagi," ujar Rully usai rapat pleno di Wisma Kodel, Rabu (21/8/2013) dini hari.

Sebanyak 18 nama itu menyusut dari sebelumnya mencapai 26 nama. Sumber Kompas.com di internal komite konvensi menuturkan nama-nama yang sudah hampir pasti masuk sebagai peserta konvensi adalah mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Wakil Gubernur Jawa Tengah Rustriningsih, Gubernur Sulawesi Utara Sinyo Harry Sarundajang, Bupati Kutai Timur Isran Noor, Ketua DPR Marzuki Alie, dan CEO Lion Air Rusdi Kirana.

Ada pula nama seperti Wakil Ketua DPD GKR Hemas. Menurut sumber itu, Hemas merupakan salah satu nama yang perlu dimintai konfirmasinya lagi.

"Sisanya, sudah menyatakan kesediaannya ikut," ucapnya.

Sementara nama-nama yang sempat beredar sebelumnya seperti Gubernur Jawa Timur Soekarwo dan mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tidak masuk dalam daftar peserta konvensi. Sri Mulyani menolak ajakan komite konvensi. Sementara Soekarwo tidak masuk karena masih harus mengikuti tahapan Pilkada Jawa Timur.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Nasional
Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com