Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat Minta Timwas Century Panggil KPK dan BPK

Kompas.com - 21/08/2013, 11:46 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Demokrat meminta tim pengawas skandal Bank Century untuk segera memanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) demi mempercepat penyelesaian kasus Century pada akhir tahun 2013 ini.

"Untuk masa sidang ini, kami berkeinginan timwas fokus pada persoalan FPJP (Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek) sehingga perlu memanggil KPK, BPK, dan Bank Indonesia," ujar anggota Timwas Century dari Fraksi Partai Demokrat Achsanul Qosasi di Kompleks Parlemen, Rabu (21/8/2013).

Menurut Achsanul, pihak Timwas masih ingin mengetahui hasil penggeledahan di Bank Indonesia yang dilakukan KPK beberapa waktu lalu. Selain itu, Achsanul juga menagih janji KPK yang akan mengungkap hasil pemeriksaan mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Washington DC, Amerika Serikat dan seorang pegawai BI di Australia.

"Dan juga bagaimana temuan KPK terhadap koordinasi BPK dalam hal kerugian negara. Secara eksplisit dari BPK perhitungan kerugiaan negara belum selesai, makanya kami mau tanya bagaimana koordinasi selama ini," ungkap Achsanul.

Achsanul menyarankan agar kedua lembaga itu dipanggil secara terpisah. Ia mengingatkan agar fraksi-fraksi lain mendukung rencana ini. Pasalnya, timwas sudah menetapkan target agar kasus Century bisa selesai pada tahun 2013.

"Jika dihitung waktunya, waktu kami tinggal 4-5 bulan lagi. Paling sisa enam kali pertemuan. Makanya harus benar-benar efektif. Jangan sampai kasus Century di-carring over ke anggota DPR baru yang enggak tahu kasusnya," imbuh Achsanul.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com