Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Lapas Kembali Rusuh, TNI AD Siap Bantu Amankan

Kompas.com - 19/08/2013, 17:32 WIB
Ummi Hadyah Saleh

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
— Kepala Dinas Penerangan Umum Angkatan Darat (Kadispen AD) Brigjen TNI Rukman Ahmad enggan berkomentar banyak mengenai kerusuhan dan kebakaran yang terjadi di Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Labuhan Ruku, Batu Bara, Sumatera Utara, Minggu (18/8/2013) sore. Hanya saja, Rukman menegaskan bahwa TNI AD siap membantu Kementerian Hukum dan HAM dalam mengamankan lapas di seluruh Indonesia.

"Kalau soal internal saya tidak mau berkomentar, saya tidak tahu. Saya hanya berkomentar, kami Angkatan Darat, dengan adanya kejadian seperti itu kami siap membantu," ujar Rukman seusai menghadiri halalbihalal dengan wartawan media massa, di Gedung Kartika Media Center, Jakarta (19/8/2013).

Rukman mengaku, dirinya sudah mendapat laporan dari lapangan bahwa Komandan Kodim 0208 Asahan Letkol Inf Ayub Akbar sudah menginstruksikan kepada personelnya untuk membantu mengerahkan keamanan di Lapas Labuhan Ruku.

"Saya dapat laporan satu Satuan Setingkat Kompi (SSK), koramil, anggota kodim, dan jajaran intelijen yang ada di situ ikut membantu, itu info yang saya terima dari lapangan," kata Rukman.

Rukman juga menambahkan, dengan adanya nota kesepahaman antara TNI dan Polri, bisa membantu mengatasi permasalahan di Indonesia.

"Memang kan sudah ada MoU antara TNI dan Polri dalam membantu masyarakat, juga sesuai amanat UU Tugas Pokok TNI No 34 Tahun 2004. Setelah itu kita beri bantuan sesuai prosedur, " pungkasnya.

Seperti diberitakan, kerusuhan di lapas kembali terulang. Terakhir, kerusuhan terjadi di Lapas Labuhan Ruku, Batu Bara, Sumatera Utara. Mereka menyerang petugas dan membakar gedung. Dari 30 napi yang melarikan diri, 18 diantaranya telah ditangkap.

Sebelumnya, terjadi kerusuhan di Lapas Tanjung Gusta, Medan, dan Rutan Klas II A Batam. Pihak Kemenhuk dan HAM beralasan, banyak kendala selama ini seperti kelebihan kapasitas napi dan kekurangan petugas.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com