Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Suap Rudi Diduga untuk Konvensi, Sutan: Memangnya Demokrat Kere?

Kompas.com - 19/08/2013, 09:02 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Sutan Bhatoegana menampik tudingan adanya aliran dana suap Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini ke konvensi calon presiden Partai Demokrat. Sutan mengatakan pengurus Demokrat cukup mampu secara finansial membiayai konvensi tersebut.

"Kami itu sudah biasa urunan, pas KLB (Kongres Luar Biasa) itu kan kami urunan jadi juga tuh acara. Kalau dana kita dipotong untuk konvensi enggak masalah, memangnya orang Demokrat kere-kere? Jadi enggak ada urusan sama suap Rudi," tukas Ketua DPP Partai Demokrat itu di Jakarta, Senin (19/8/2013).

Menurut Sutan, banyak pengurus Demokrat yang berlatar belakang sebagai pengusaha dengan kekayaan yang memadai sehingga, lanjutnya, masyarakat tak perlu curiga Partai Demokrat akan mengeruk dana-dana dari sumber yang tidak halal.

Sutan menjelaskan, sejak awal Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono sudah meminta dana konvensi harus bisa dipertanggungjawabkan. Ia juga memastikan penggunaan dan sumber dana konvensi akan segera diumumkan ke publik untuk menjamin transparansi.

"Jadi enggak usah curiga-curigalah," kata Ketua Komisi VII ini.

Dia melanjutkan, selain dana sumbangan dari para pengurus Demokrat, konvensi capres itu juga bisa disumbang oleh para pengusaha. Sutan menilai ada kemungkinan para pengusaha itu menyumbang pada saat kampanye kepada para kandidat langsung yang dijagokannya. Namun, Sutan menegaskan bahwa hal tersebut tidak akan memengaruhi Partai Demokrat.

Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Rudi beserta Deviardi alias Ardi dan pengusaha Simon G Tanjaya sebagai tersangka dalam kasus suap. Rudi tertangkap tangan menerima 200.000 dollar AS dari Ardi.

KPK kini tengah mengembangkan motif dari pemberian itu. Namun, di kalangan politisi, berita itu berkembang atas dugaan keterkaitan Partai Demokrat dengan kasus ini. Hubungan dekat antara Rudi dan Menteri ESDM yang juga Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Jero Wacik ditengarai punya andil dalam suap yang diterima Rudi.

KPK pun telah menggeledah kantor Kementerian ESDM. Ketua KPK Abraham Samad mengakui adanya pengakuan dari Rudi bahwa suap tersebut rencananya diserahkan kepada Jero Wacik. Akan tetapi, Samad menilai pengakuan itu masih prematur karena belum didukung dengan bukti-bukti yang ada.

Namun, kabar sudah berkembang jauh dan menyebutkan dana uang suap itu akan dipakai sebagai dana konvensi Partai Demokrat. Hal ini dibantah oleh seluruh petinggi Partai Demokrat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Temui Presiden UEA, Terima Medali Zayed hingga Bahas Kerja Sama Pertahanan

Prabowo Temui Presiden UEA, Terima Medali Zayed hingga Bahas Kerja Sama Pertahanan

Nasional
Jokowi Pantau Banjir Lahar Dingin di Sumbar, Janji Segera ke Sana

Jokowi Pantau Banjir Lahar Dingin di Sumbar, Janji Segera ke Sana

Nasional
12 Kriteria Fasilitas KRIS Pengganti Kelas BPJS

12 Kriteria Fasilitas KRIS Pengganti Kelas BPJS

Nasional
Dewas KPK Panggil 10 Saksi di Sidang Etik Nurul Ghufron Hari Ini, Salah Satunya Alexander Marwata

Dewas KPK Panggil 10 Saksi di Sidang Etik Nurul Ghufron Hari Ini, Salah Satunya Alexander Marwata

Nasional
Kasus TPPU SYL, KPK Sita Mercedes Benz Sprinter yang Disembunyikan di Pasar Minggu

Kasus TPPU SYL, KPK Sita Mercedes Benz Sprinter yang Disembunyikan di Pasar Minggu

Nasional
BMKG Prediksi Banjir Bandang di Sumbar sampai 22 Mei, Imbau Warga Hindari Lereng Bukit

BMKG Prediksi Banjir Bandang di Sumbar sampai 22 Mei, Imbau Warga Hindari Lereng Bukit

Nasional
DPR Gelar Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang, Puan dan Cak Imin Absen

DPR Gelar Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang, Puan dan Cak Imin Absen

Nasional
Kolaborasi Kunci Kecepatan Penanganan Korban, Rivan A Purwantono Serahkan Santunan untuk Korban Laka Bus Ciater

Kolaborasi Kunci Kecepatan Penanganan Korban, Rivan A Purwantono Serahkan Santunan untuk Korban Laka Bus Ciater

Nasional
Hujan Pemicu Banjir Lahar di Sumbar Diprediksi hingga 22 Mei, Kewaspadaan Perlu Ditingkatkan

Hujan Pemicu Banjir Lahar di Sumbar Diprediksi hingga 22 Mei, Kewaspadaan Perlu Ditingkatkan

Nasional
Revisi UU MK Disepakati Dibawa ke Paripurna: Ditolak di Era Mahfud, Disetujui di Era Hadi

Revisi UU MK Disepakati Dibawa ke Paripurna: Ditolak di Era Mahfud, Disetujui di Era Hadi

Nasional
BMKG: Hujan Lebat Pemicu Banjir Lahar di Sumbar Diprediksi sampai Sepekan ke Depan

BMKG: Hujan Lebat Pemicu Banjir Lahar di Sumbar Diprediksi sampai Sepekan ke Depan

Nasional
Sekian Harta Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendi yang Dicopot dari Jabatannya

Sekian Harta Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendi yang Dicopot dari Jabatannya

Nasional
Pemerintah Disebut Setuju Revisi UU MK Dibawa ke Rapat Paripurna untuk Disahkan

Pemerintah Disebut Setuju Revisi UU MK Dibawa ke Rapat Paripurna untuk Disahkan

Nasional
Hari Ketiga di Sultra, Jokowi Resmikan Bendungan Ameroro dan Bagikan Bansos Beras

Hari Ketiga di Sultra, Jokowi Resmikan Bendungan Ameroro dan Bagikan Bansos Beras

Nasional
Ketua Dewas KPK Sebut Laporan Ghufron ke Albertina Mengada-ada

Ketua Dewas KPK Sebut Laporan Ghufron ke Albertina Mengada-ada

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com