Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Syarief Hasan: Kasus Rudi, Pembusukan Partai Demokrat

Kompas.com - 16/08/2013, 15:58 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Harian Partai Demokrat Syarief Hasan menilai dugaan kasus suap yang menimpa Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Rudi Rubiandini memberikan dampak buruk pada partainya. Kasus tersebut dinilai telah mencemarkan Partai Demokrat di mata publik.

"Iya, ini pembusukan, mencemarkan kita saja itu," ujar Syarief di sela-sela rapat paripurna bersama DPR dan DPD di Kompleks Parlemen, Jumat (16/8/2013).

Sebelumnya, KPK menetapkan Rudi beserta Deviardi alias Ardi dan pengusaha Simon G Tanjaya sebagai tersangka dalam kasus suap. Rudi tertangkap tangan menerima 200.000 dollar AS dari Ardi. KPK kini tengah mengembangkan motif dari pemberian itu.

Namun, di kalangan politisi, berita itu berkembang dengan dugaan keterkaitan Partai Demokrat dengan kasus ini. Hubungan dekat antara Rudi dan Menteri ESDM yang juga Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Jero Wacik ditengarai punya andil dalam suap yang diterima Rudi.

KPK pun telah menggeledah kantor Kementerian ESDM. Ketua KPK Abraham Samad mengakui adanya pengakuan dari Rudi bahwa suap tersebut rencananya diserahkan kepada Jero Wacik. Tetapi, Abraham menilai pengakuan itu masih prematur karena belum didukung dengan bukti-bukti yang ada.

Menurut Syarief, hubungan antara Jero dan Rudi hanyalah sebatas hubungan kerja. Kedekatan itu, kata Syarief, terjalin saat Rudi menjabat sebagai Wakil Menteri ESDM.

"Jadi, tidak ada kaitannya dengan Demokrat," ujar Syarief.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com