Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menag: Tak Ada Rekayasa Penetapan Lebaran

Kompas.com - 07/08/2013, 20:02 WIB
Sandro Gatra

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
— Menteri Agama Suryadharma Ali menegaskan, tidak ada politik uang atau rekayasa dalam penetapan 1 Syawal 1434 H atau hari raya Idul Fitri. Penetapan Idul Fitri jatuh pada Kamis (8/8/2013), kata Suryadharma, berdasarkan metode rukyat dan hisab.

"Keputusan ini bukan keputusan monopoli menteri agama, tapi keputusan kita bersama. Transparan, tidak ada rekayasa sama sekali," kata Suryadharma saat Sidang Isbat Awal Syawal 1434 H di Kementerian Agama, Rabu (7/8/2013) malam.

Hal itu dikatakan Suryadharma untuk menjawab pertanyaan salah satu perwakilan ormas Islam yang hadir. Ia meminta klarifikasi dari Menag terkait adanya tuduhan politik uang dalam sidang isbat. Ormas yang hadir dituduh menerima uang.

Suryadharma mengatakan, hal itu merupakan fitnah. Menurutnya, dirinya tidak mungkin mengatur semua ulama yang hadir. Ada 35 ormas Islam yang diundang. Namun, tidak semuanya hadir, seperti PP Muhammadiyah.

Suryadharma lalu menyinggung pernyataan Ketua Umum PP Muhamadiyah Din Syamsuddin bahwa sidang isbat penetapan awal Ramadhan menghabiskan dana hingga Rp 9 miliar. Pernyataan itu, kata dia, tidak benar.

Seperti diberitakan, pemerintah menetapkan 1 Syawal jatuh pada Kamis besok atau sama seperti keputusan Muhammadiyah. Keputusan itu diambil berdasarkan hasil observasi hilal dengan metode rukyat dan metode hisab. Ada 60 titik rukyat yang tersebar di seluruh Indonesia.

Dilaporkan, beberapa lokasi rukyat terlihat hilal, di antaranya di Fakfak, Papua; Makassar, Sulawesi Selatan; Gresik, Jawa Timur; dan Pantai Alam Indah, Jawa Tengah.

Adapun berdasarkan metode hisab yang dipaparkan dalam pertemuan di Kepulauan Riau pada Juni 2013, awal Syawal 1434 H diputuskan jatuh pada Kamis besok.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com