Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dekat dengan SBY, Putut Bisa Bernasib seperti Timur Pradopo

Kompas.com - 02/08/2013, 12:33 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
— Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Eva K Sundari menyebut Kapolda Metro Jaya Irjen Putut Eko Bayu Seno sebagai calon terkuat pengganti Jenderal (Pol) Timur Pradopo. Menurut Eva, Putut berpeluang besar karena memiliki kedekatan personal dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Lulusan Akademi Kepolisian tahun 1984 ini sempat menjadi ajudan Presiden pada periode 2004-2009.

Meski Putut masih jenderal bintang dua, Eva memperkirakan kenaikan pangkatnya bisa dipercepat oleh Presiden SBY. Pasalnya, manuver percepatan kenaikan pangkat juga pernah dilakukan Presiden SBY saat memilih Jenderal (Pol) Timur Pradopo sebagai Kapolri.

"Kita ingat bagaimana Presiden bermanuver memaksakan percepatan kenaikan pangkat Pak Timur sehingga akal-akalan terjadi di luar speed yang ada. Saya khawatir, Presiden akan melakukan hal yang sama untuk Pak Putut yang eks ajudan," kata Eva saat dihubungi pada Jumat (2/8/2013).

Politisi PDI Perjuangan ini mengungkapkan, dirinya berharap Presiden SBY dapat memilih calon Kapolri terbaik. Secara kriteria, Eva memandang figur yang dibutuhkan rakyat saat ini adalah sosok Kapolri yang tegas pada tindakan intoleran dan premanisme, antikorupsi, akuntabel, dan independen agar tidak mengganggu terselenggaranya seleksi yang terbuka dan fair.

"Potensi terbesar (jadi Kapolri) Pak Putut berdasarkan kedekatan personal. Kalau ada pemaksaan kenaikan pangkat, ya Jenderal (Putut) itu yang jadi," ujarnya.

Untuk diketahui, Putut termasuk perwira dengan karier yang mengilap. Karier kepemimpinan pria berusia 52 tahun ini diawali dengan menjabat Kapolres Situbondo (2000-2001) dan kemudian menjabat sebagai Kapolres Jember selama dua tahun (2001-2003). Setelah itu, Putut kemudian ditarik ke Mapolda Jawa Timur sebagai Korspripim (2003-2004).

Seiring naiknya SBY sebagai Presiden Republik Indonesia pada 20 Oktober 2004, Putut pun ditugaskan sebagai ajudan Presiden selama lima tahun (2004-2009). Naik pangkat sebagai jenderal, Putut ditugasi sebagai Wakapolda Metro Jaya (2009-2011), Kapolda Banten (2011), lalu mendapat pangkat Irjen dan menjabat Kapolda Jawa Barat (2011-2012). Hingga kemudian, pada 31 Oktober 2012, Putut resmi menjadi Kapolda Metro Jaya.

Sementara itu, Kapolri Jenderal (Pol) Timur Pradopo akan memasuki masa pensiun pada Januari 2014. Komisi Kepolisian Nasional membuat penilaian rekam jejak terhadap sembilan perwira tinggi Polri yang dapat dicalonkan menjadi Kapolri. Mereka adalah Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri Komisaris Jenderal (Komjen) Sutarman, Kepala Lembaga Pendidikan (Kalemdik) Polri Komjen Budi Gunawan, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Anang Iskandar, Kepala Divisi Informasi dan Teknologi (IT) Polri Irjen Anis Angkawijaya, Wakil Kabareskrim Polri Irjen Anas Yusuf, Kepala Divisi Hukum (Divkum) Polri Irjen Anton Setiadi, Kepala Badan Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri Irjen Puji Hartanto, Kepala Polda Metro Jaya Irjen Putut Bayu Seno, dan Asisten Kapolri Bidang Operasi (Asop) Inspektur Jenderal (Irjen) Badrodin Haiti.

Irjen Badrodin Haiti akan segera naik pangkat menjadi Komjen setelah menggantikan Komjen Oegroseno yang dilantik menjadi Wakapolri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Nasional
TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

Nasional
Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Nasional
PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

Nasional
Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Nasional
Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Nasional
Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Nasional
PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

Nasional
Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Nasional
Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Nasional
Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Nasional
Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Nasional
Anies: Yang Lain Sudah Tahu Belok ke Mana, Kita Tunggu PKS

Anies: Yang Lain Sudah Tahu Belok ke Mana, Kita Tunggu PKS

Nasional
Nasdem: Anies 'Top Priority' Jadi Cagub DKI

Nasdem: Anies "Top Priority" Jadi Cagub DKI

Nasional
Sekjen PDI-P: Banyak Pengurus Ranting Minta Pertemuan Megawati-Jokowi Tak Terjadi

Sekjen PDI-P: Banyak Pengurus Ranting Minta Pertemuan Megawati-Jokowi Tak Terjadi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com