Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Demokrat Gelar Konvensi karena Kehilangan Sosok Anas"

Kompas.com - 01/08/2013, 16:08 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Alasan Partai Demokrat menyaring calon presiden dari jalur konvensi diungkapkan oleh Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Hayono Isman. Terobosan itu dilakukan untuk menyiasati minimnya figur di internal Demokrat, khususnya setelah partai itu kehilangan sosok Anas Urbaningrum yang sempat menjadi ketua umum dan diproyeksikan menjadi calon presiden partai tersebut.

Hayono menjelaskan bahwa partainya sangat terpukul setelah Anas Urbaningrum lengser sebagai ketua umum lantaran diduga terlibat dalam kasus korupsi Hambalang. Konvensi, kata Hayono, dilakukan Demokrat dengan penuh keterpaksaan.

"Sebetulnya dulu tidak ada keinginan untuk konvensi. Jadi, capres itu fokusnya ke Anas karena Partai Demokrat berharap Anas menjadi capres termuda bangsa ini. Tetapi, semua berubah akibat (laporan) Nazaruddin," kata Hayono di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (1/8/2013).

Hayono menyampaikan, saat Anas masih menjabat sebagai ketua umum, elektabilitas Partai Demokrat sangat tinggi. Akan tetapi, kata Hayono, semua seperti runtuh seketika setelah Anas terseret dalam kasus dugaan korupsi Hambalang. Citra Partai Demokrat ambrol, dan sekaligus kehilangan figur internal yang potensial.

"Karena Nazaruddin, elektabilitas Demokrat turun 10 persen. Tapi konvensi ini bagus, bisa bongkar penjara capres itu (dari) ketua umum karena belum tentu ketua umum itu calon terbaik," ujarnya.

Terkait konvensi, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono telah mengumumkan tujuh butir pokok terkait konvensi Partai Demokrat pada Minggu (7/7/2013) lalu. Penjelasan SBY dilakukan lantaran dia menyadari banyak bias yang terjadi terkait konvensi yang akan dilakukan partainya. Di dalam penjelasannya, SBY menuturkan, tujuh pokok terkait konvensi seperti penyusunan komite seleksi yang terdiri dari unsur internal dan independen.

Komite seleksi juga akan menentukan kriteria dan juga mengumumkan peserta konvensi pada Agustus 2013 ini. Sementara peserta konvensi bisa berasal dari kader Partai Demokrat ataupun non-kader.

Mereka yang lolos seleksi sebagai kandidat capres nantinya harus menjalani konvensi selama delapan bulan yang dibagi ke dalam dua tahapan. Mereka akan disurvei oleh tiga lembaga dan hasilnya diumumkan ke publik. Setelah hasil pileg diketahui, Partai Demokrat baru akan mengumumkan kandidat capres yang diusungnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com