Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 29/07/2013, 16:24 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Dalam sebulan terakhir, sejumlah peristiwa menunjukkan adanya ketidakberesan dalam manajemen lembaga pemasyarakatan (lapas) di Indonesia. Sebelumnya, pada awal Juli, terjadi kericuhan di Lapas Kelas II Tanjung Gusta, Medan, Sumatera Utara. Sepekan ini, publik dihebohkan dengan pengakuan Vanny Rossyane, wanita yang mengaku teman dekat terpidana mati kasus narkoba, Freddy Budiman. Vanny mengaku mendapatkan ruangan khusus yang digunakannya bersama Freddy di dalam lapas. Freddy, menurut Vanny, juga mendapatkan sejumlah fasilitas khusus lainnya.

Pengakuan Vanny pun berujung pada pencopotan Kepala Lapas Narkotika Cipinang Thurman Hutapea.

"Indonesia sudah memasuki darurat lapas," ujar Ketua Komisi III I Gede Pasek Suardika saat dihubungi, Senin (29/7/2013).

Pasek mengatakan, bisnis di dalam penjara sudah menjadi rahasia umum. Bahkan, biaya hidup di lapas lebih mahal daripada di luar lapas, meskipun negara sudah menanggung semua kebutuhan napi. Ia mendukung agar kasus-kasus di dalam lapas segera diproses ke jalur hukum.

"Uang miliaran sangat memungkinkan untuk KPK masuk di dalamnya. Kalau saja di Jakarta, di mana areal terdepan dan terdekat dari petinggi Kemenkumham sudah seperti ini, (coba) bayangkan (bagaimana) yang lebih jauh pengawasannya," kata Pasek.

Politisi Partai Demokrat ini mengatakan, inspeksi mendadak (sidak) yang biasa dilakukan pihak kementerian bukan solusi mengatasi masalah di dalam penjara. Sidak dinilai hanya merupakan momentum sesaat.

"Oleh karenanya, perlu reformasi total manajemen, personalia, sistem di lapas agar lebih terpadu, gradual, dan komprehensif penanganannya," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

 Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Nasional
Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Nasional
RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

Nasional
 Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Nasional
Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Nasional
Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic', Jokowi: Benar Dong

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic", Jokowi: Benar Dong

Nasional
Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Nasional
Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Nasional
Ditanya soal Ikut Dorong Pertemuan Megawati-Prabowo, Jokowi Tersenyum lalu Tertawa

Ditanya soal Ikut Dorong Pertemuan Megawati-Prabowo, Jokowi Tersenyum lalu Tertawa

Nasional
Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

Nasional
Kuota Haji Terpenuhi, Kemenag Minta Masyarakat Tak Tertipu Tawaran Visa Non-haji

Kuota Haji Terpenuhi, Kemenag Minta Masyarakat Tak Tertipu Tawaran Visa Non-haji

Nasional
Sengketa Pileg, Hakim MK Sindir MU Kalah Telak dari Crystal Palace

Sengketa Pileg, Hakim MK Sindir MU Kalah Telak dari Crystal Palace

Nasional
Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Nasional
PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com