Kasus MPLIK, Kejagung Tunggu Evaluasi Hasil Penggeledahan

JAKARTA, KOMPAS.com — Kejaksaan Agung (Kejagung) masih menunggu hasil evaluasi terhadap penggeledahan yang dilakukan penyidiknya di Kantor Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI), Dirjen Penyelenggara Pos Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), serta kantor PT Multidata Rancana Prima. Dari hasil evaluasi itu, akan ditentukan saksi dan tersangka berikutnya dalam kasus dugaan korupsi Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) yang diduga melibatkan jajaran Kemenkominfo.

"Kalau hasil dari (penggeledahan) itu kan tentunya baru kami lakukan penelitian, evaluasi hasil penggeledahan. Nanti, hasil-hasil dari penggeledahan dan penyelidikannya akan disampaikan," ujar Jaksa Agung Basrief Arief seusai penandatanganan nota kesepahaman dengan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu di Gedung Kejagung, Senin (22/7/2013).

Yang pasti, kata dia, saat ini penyidik sudah menetapkan dua tersangka. Dia mengungkapkan, hasil evaluasi terhadap bukti berkas dan dokumen yang didapat dari penggeledahan pada Jumat (19/7/2003) lalu juga akan menentukan pihak lain yang akan diperiksa.

"Nanti hasil penggeledahan itu dilakukan evaluasi, dinilai dari dokumen-dokumen di situ. Siapa yang terkait itu dinilai, dilakukan pemeriksaan, biar nanti penyidik yang menentukan," ujarnya.

Ditanya apakah Menkominfo Tifatul Sembiring akan segera diperiksa, Basrief tidak berkomentar banyak. "Itu kan mau kamu (wartawan). Hahaha," ujarnya.

Sebelumnya, tim penyidik Kejagung menggeledah kantor BP3TI, Dirjen Penyelenggara Pos Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta kantor PT Multidata Rancana Prima. Penggeledahan kedua kantor tersebut terkait kasus dugaan korupsi proyek pengadaan MPLIK tahun 2010-2012.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Setia Untung Arimuladi mengatakan, hal ini dilakukan berdasarkan surat perintah penggeledahan/penitipan Nomor Print-37/F.2/Fd.1/07/2013 dan Surat Perintah Penyitaan/Penitipan Nomor Print-38/F.2/Fd.1/07/2013, tertanggal 17 Juli 2013.

Dari penggeledahan itu, Untung mengatakan, tim penyidik menyita beberapa dokumen dan surat-surat yang dianggap perlu. Untung enggan mengemukakan apa saja yang disita oleh tim penyidik.

Kejagung telah menetapkan Kepala BP3TI Santoso dan Dirut PT Multidana Rencana Prima (MRP) Dodi N Achmad sebagai tersangka. Penetapan keduanya sebagai tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Nomor 83/F.2/Fd.1/07/2013 dan 84/F.2/Fd.1/07/2013.

Dalam kasus tersebut, Kejagung menduga pelaksanaan proyek MPLIK oleh PT MRP di Provinsi Sumatera Selatan senilai Rp 81 miliar serta di Provinsi Banten dan Jawa Barat senilai Rp 64 miliar tidak sesuai dengan dokumen kontrak.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.