Pemerintah Pusat Akan Kelola Jembatan Timbang

"Kami sedang merencanakan agar bagaimana perbatasan antarwilayah provinsi dibangun. (Kementerian Perhubungan) bekerja sama dengan Bina Marga (Ditektorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum, red) akan membangun jembatan timbang sendiri," ujar Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Suroyo Alimoeso, dalam diskusi bertajuk "Peliknya Manajemen Mudik", Sabtu (20/7/2013) di Jakarta.

Ia mengatakan, karena pengelolaan jembatan timbang antarprovinsi itu bersifat nasional, maka sanksi yang akan diterapkan bagi pelanggaran beban jalan juga bersifat nasional. Dia menyatakan, seharusnya, jembatan timbang bukan alat utama untuk mencegah kerusakan jalan akibat kelebihan beban jalan oleh kendaraan angkutan barang. Ia meminta pengguna jalan disiplin menggunakan kendaraannya sesuai dengan beban yang diperbolehkan.

"Kalau kita disiplin dengan aturan, saya yakin juga, jalan akan berumur panjang. Jembatan timbang jangan dijadikan tolak ukur akhir. Tapi harus dari awalnya sudah membawa beban sesuai yang diizinkan," ujar Suroyo.

Rencana pengelolaan jembatan timbang oleh pemerintah pusat itu didukung Anggota Komisi V DPR Arwani Thomafi.

"Saya sepakat ada rencana, terobosan dari Ditjen Perhubungan Darat dengan Bina Marga agar jalan betul-betul dipakai transportasi sesuai spesifikasi," ujar Arwani.

Ia menilai, jembatan timbang kerap digunakan sebagai titik salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD). Akibatnya, tidak ada kepedulian pemerintah daerah soal potensi kerusakan jalan akibat kelebihan beban jalan.