Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Yakin ”Nyapres”, Mahfud MD Dirikan MMD Initiative

Kompas.com - 19/07/2013, 19:21 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menunjukkan keseriusannya untuk maju sebagai calon presiden pada Pemilihan Presiden 2014. Salah satu bentuk konkretnya adalah peluncuran MMD Initiative, yang diakuinya sebagai pusat dan sosialisasi gagasan serta kegiatannya menyongsong waktu pemilihan presiden.

”Saya terus terang, lembaga ini dibentuk sebagai basis ide untuk merumuskan masa depan Indonesia yang lebih baik, dalam artian, MMD Initiative memang disiapkan untuk kegiatan saya pribadi, yang sudah menyatakan siap dalam kompetisi politik 2014,” kata Mahfud di kantor MMD Initiative, Matraman, Jakarta Pusat, Jumat (19/7/2013) petang.

Mahfud menjelaskan, MMD Initiative akan mengantarnya menyongsong waktu pemilihan presiden. Secara prinsip, ia mengaku telah menyatakan siap untuk maju sebagai calon presiden alternatif.

”Prinsip saya menempatkan diri sebagai alternatif di antara alternatif calon (presiden) yang sudah muncul. Bagi saya bukan jadi penguasa, tetapi menjadi orang yang memperbaiki dan melayani negeri ini,” ujarnya.

MMD Initiative akan mengkaji, mengembangkan, dan menyebar gagasan Mahfud MD di semua sektor, baik penegakan hukum, pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi, keadilan ekonomi, pemerataan pendidikan, kepemimpinan yang kuat, pluralisme, maupun yang lainnya. Selain untuk bertukar gagasan dengan semua pihak, lembaga ini juga akan menjadi wadah Mahfud MD menyapa dan bertatap muka dengan masyarakat dari seluruh Indonesia.

MMD Initiative dipimpin langsung oleh Mahfud MD sebagai direktur utama, dengan Masduki Baidowi sebagai direktur eksekutif.

Adapun mantan Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi dan KH Shalahuddin Wahid serta pakar pemerintahan Prof Dr Ryaas Rasyid duduk dalam jajaran Dewan Pertimbangan. Selama bulan Ramadhan, MMD Initiative akan melaksanakan serangkaian diskusi yang membahas berbagai persoalan nasional.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bantah Menang Pilpres Akibat Bansos, Prabowo: Tuduhan Kosong

Bantah Menang Pilpres Akibat Bansos, Prabowo: Tuduhan Kosong

Nasional
[POPULER NASIONAL] Reaksi Usai Prabowo Tak Mau Pemerintahannya Diganggu | Auditor BPK Minta 'Uang Pelicin' ke Kementan

[POPULER NASIONAL] Reaksi Usai Prabowo Tak Mau Pemerintahannya Diganggu | Auditor BPK Minta "Uang Pelicin" ke Kementan

Nasional
Sejarah Hari Buku Nasional

Sejarah Hari Buku Nasional

Nasional
Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

Nasional
KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

Nasional
Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Nasional
Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Nasional
Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Nasional
Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Nasional
Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Nasional
PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

Nasional
Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Nasional
Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Nasional
Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com