Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

176 Napi yang Kabur dari Lapas Tanjung Gusta Masih Diburu

Kompas.com - 12/07/2013, 12:14 WIB
Sandro Gatra

Penulis

J JAKARTA, KOMPAS.com- Sekitar 176 narapidana diperkirakan kabur dari Lembaga Permasyarakatan Klas I, Tanjung Gusta, Medan, Sumatera Utara, saat kerusuhan, Kamis (11/7/2013) petang. Hal itu diketahui berdasarkan apel para napi Jumat (12/7/2013) pagi.

Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto mengatakan, berdasarkan data yang dimiliki Kementerian Hukum dan HAM per 1 Juli, lapas tersebut dihuni 2.600 narapidana. Setelah situasi lapas bisa dikuasai, kata Djoko, dilakukan apel pukul 4.00 WIB.

"Laporan yang diterima, yang ada di lapas 2.360 napi. Yang tidak ada 240 orang," kata Djoko seusai rapat koordinasi di Kantor Kemenkopolhukam di Jakarta, Jumat siang.

Rapat tersebut diikuti Kepala Polri Jenderal (Pol) Timur Pradopo, Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Ansyaad Mbai.

Kompas.com/Sandro Gatra Menkopolhukam Djoko Suyanto

Djoko menambahkan, laporan terakhir, dari 240 napi yang tidak ikut apel, sebanyak 64 napi sudah kembali atau ditangkap. Sisanya, 176 napi masih dilakukan pengejaran oleh Kepolisian. Namun, jumlah itu valid jika data Kemenkumham per 1 Juli tidak berubah.

Djoko menjelaskan, kerusuhan diduga dipicu pemadaman arus listrik di wilayah sekitar lapas. Pihak lapas, kata dia, sudah berupaya menyalakan genset. Namun, kapasitas genset tidak bisa memenuhi kebutuhan listrik seluruh lapas.

Karena tidak ada listrik, pasokan air bersih terhenti. Akhirnya, para napi mengamuk dan melakukan pembakaran. Djoko memastikan bahwa hanya gedung perkantoran yang terbakar.

Klik foto-foto ukuran besar tentang "Kerusuhan di Lapas Medan" di sini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Saat 'Food Estate' Jegal Kementan Raih 'WTP', Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Saat "Food Estate" Jegal Kementan Raih "WTP", Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Nasional
Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Nasional
Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Nasional
Nasib Pilkada

Nasib Pilkada

Nasional
Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com