Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kader atau Non-Kader, Ikut Konvensi Harus Jadi Kader Demokrat

Kompas.com - 11/07/2013, 04:14 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Konvensi Partai Demokrat untuk menjaring bakal calon presiden dan wakil presiden dinyatakan terbuka untuk kader maupun non-kader partai itu. Namun, kandidat yang lolos mengikuti tahapan konvensi, harus telah berstatus kader partai tersebut.

“Ini kan yang bikin konvensi Partai Demokrat, jadi begitu masuk tahap konvensi, dia sudah pasti harus masuk jadi kader Demokrat. Biar sesuai dong visi dan misinya,” ujar Ketua Harian Partai Demokrat Syarief Hasan, di sela buka bersama di kediaman Ketua Fraksi Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf, Jakarta, Rabu (10/7/2013).

Syarief mengatakan, calon peserta konvensi dapat mendaftarkan diri, tetapi ada juga yang merupakan undangan Partai Demokrat. Seluruh calon nantinya akan diseleksi berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. “Misalnya nanti akan ada 10 calon yang ikut kovensi, nanti akan ada lagi preliminary convention, yang bisa mengerucut jadi lima kandidat misalnya,” ujar dia.

Seluruh penilaian, lanjut Syarief, tetap didasarkan pada hasil survei yang dipakai Partai Demokrat. Sebelumnya partai ini menggandeng tiga lembaga survei untuk mendukung konvensi yang akan mereka gelar.

Namun, Syarief masih merahasiakan kriteria yang ditetapkan pada tahap awal pendaftaran konvensi. “Nanti akhir Agustus akan diumumkan. Kalau sekarang diumumkan, nggak akan jadi berita dong nanti,” ucap Menteri Koperasi dan UKM ini.

Syarief memastikan proses konvensi akan berlangsung transparan dan netral. Pasalnya, komite seleksi yang akan menjadi “wasit” tidak hanya berasal dari kalangan internal partai, tetapi juga dari profesional.

Diperkirakan akan ada tujuh anggota komite seleksi, dengan komposisi empat orang dari kalangan independen dan tiga orang dari internal Partai Demokrat. Syarief mengaku belum mengetahui siapa saja yang akan masuk dalam komite seleksi itu.

Hanya saja, sebut Syarief, beberapa nama dari kalangan eksternal sudah mulai digodok. “Yang pasti yang memiliki latar belakang akademisi, pengamat politik, dan bisa juga tokoh nasional,” ujar dia.

Sebelumnya, Minggu (7/7/2013), Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengumumkan tujuh butir pokok terkait konvensi Partai Demokrat. Menurut SBY, dia menyadari ada banyak bias yang terjadi terkait konvensi yang akan digelar partainya.

Dalam penjelasannya, SBY menyebutkan tentang penyusunan komite seleksi yang terdiri dari unsur internal dan independen. Komite seleksi ini yang akan menentukan kriteria dan juga mengumumkan peserta konvensi pada Agustus 2013.

Sementara peserta konvensi, sebut SBY, bisa berasal dari kader Partai Demokrat ataupun non-kader. Mereka yang lolos seleksi sebagai kandidat capres nantinya harus menjalani konvensi selama delapan bulan yang dibagi ke dalam dua tahapan.

Para peserta konvensi, papar SBY, akan disurvei oleh tiga lembaga dan hasilnya diumumkan ke publik. Setelah hasil pemilu legislatif diketahui, Partai Demokrat baru akan mengumumkan kandidat capres yang diusungnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Anies Pertimbangkan Maju Pilkada DKI, PKS: Kita Lagi Cari yang Fokus Urus Jakarta

    Anies Pertimbangkan Maju Pilkada DKI, PKS: Kita Lagi Cari yang Fokus Urus Jakarta

    Nasional
    Momen Menarik di WWF Ke-10 di Bali: Jokowi Sambut Puan, Prabowo Dikenalkan sebagai Presiden Terpilih

    Momen Menarik di WWF Ke-10 di Bali: Jokowi Sambut Puan, Prabowo Dikenalkan sebagai Presiden Terpilih

    Nasional
    Perkenalkan Istilah ‘Geo-cybernetics’, Lemhannas: AI Bikin Tantangan Makin Kompleks

    Perkenalkan Istilah ‘Geo-cybernetics’, Lemhannas: AI Bikin Tantangan Makin Kompleks

    Nasional
    Megawati Disebut Lebih Berpeluang Bertemu Prabowo, Pengamat: Jokowi Akan Jadi Masa Lalu

    Megawati Disebut Lebih Berpeluang Bertemu Prabowo, Pengamat: Jokowi Akan Jadi Masa Lalu

    Nasional
    Laporkan Dewas ke Bareskrim, Wakil Ketua KPK Bantah Dirinya Problematik

    Laporkan Dewas ke Bareskrim, Wakil Ketua KPK Bantah Dirinya Problematik

    Nasional
    Kolaborasi Pertamina–Mandalika Racing Series Dukung Pembalap Muda Bersaing di Kancah Internasional

    Kolaborasi Pertamina–Mandalika Racing Series Dukung Pembalap Muda Bersaing di Kancah Internasional

    Nasional
    Harkitnas, Fahira Idris Tekankan Pentingnya Penguasaan Iptek untuk Capai Visi Indonesia Emas 2045

    Harkitnas, Fahira Idris Tekankan Pentingnya Penguasaan Iptek untuk Capai Visi Indonesia Emas 2045

    Nasional
    Sempat Sebut Lettu Eko Meninggal karena Malaria, Dankormar: Untuk Jaga Marwah Keluarga

    Sempat Sebut Lettu Eko Meninggal karena Malaria, Dankormar: Untuk Jaga Marwah Keluarga

    Nasional
    Yasonna Berharap Program PPHAM Dilanjutkan oleh Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Yasonna Berharap Program PPHAM Dilanjutkan oleh Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Nasional
    Di WWF 2024, Jokowi Ajak Semua Pihak Wujudkan Tata Kelola Air yang Inklusif dan Berkelanjutan

    Di WWF 2024, Jokowi Ajak Semua Pihak Wujudkan Tata Kelola Air yang Inklusif dan Berkelanjutan

    Nasional
    KSP Sebut Bakal Pertimbangkan Nama-nama Pansel KPK Rekomendasi ICW

    KSP Sebut Bakal Pertimbangkan Nama-nama Pansel KPK Rekomendasi ICW

    Nasional
    Kementan Rutin Kirim Durian Musang King, SYL: Keluarga Saya Tak Suka, Demi Allah

    Kementan Rutin Kirim Durian Musang King, SYL: Keluarga Saya Tak Suka, Demi Allah

    Nasional
    Jokowi-Puan Bertemu di WWF 2024, Pengamat: Tidak Akan Buat Megawati Oleng

    Jokowi-Puan Bertemu di WWF 2024, Pengamat: Tidak Akan Buat Megawati Oleng

    Nasional
    56.750 Jemaah Haji Tiba di Madinah, 6 Orang Dikabarkan Wafat

    56.750 Jemaah Haji Tiba di Madinah, 6 Orang Dikabarkan Wafat

    Nasional
    Ingatkan Soal Kuota Haji Tambahan, Anggota DPR: Jangan Sampai Dipanggil KPK

    Ingatkan Soal Kuota Haji Tambahan, Anggota DPR: Jangan Sampai Dipanggil KPK

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com