Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hindari Monopoli, Konvensi Demokrat Harus Dilembagakan

Kompas.com - 02/07/2013, 21:16 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS - Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Hayono Isman menggulirkan ide untuk melembagakan konvensi calon presiden yang digawangi partainya. Menurutnya hal itu perlu dilakukan agar penjaringan capres tak dimonopoli oleh ketua umum.

"Justru menurut saya (konvensi) harus dilembagakan. Jadi ketua umum tidak memonopoli Capres. Karena kebiasaan di Indonesia, kalau jadi ketum (ketua umum) itu pasti ingin jadi capres," kata Hayono di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (2/7/2013).

Namun begitu, Hayono tetap menjamin bahwa mekanisme konvensi tetap digelar semi terbuka. Semua tokoh baik kader ataupun nonkader dapat mengikuti konvensi asalkan memenuhi kriteria dan lolos seleksi komite konvensi.

Saat ditanya mengenai pengangkatan mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Pramono Edhie Wibowo menjadi anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Hayono enggan berkomentar banyak. Menurutnya, hal tersebut berkaitan dengan figur ketokohan yang dimilikinya.

"Di konvensi semua sama, tidak ada pelayanan istmewa kepada siapapun," ujarnya.

Seperti diketahui, konvensi merupakan strategi Partai Demokrat untuk menjaring capres di 2014. Sederat nama mengemuka dan dikaitkan dengan konvensi tersebut. Nama-nama itu, antara lain, Ketua DPR RI sekaligus Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Marzuki Alie, serta Menteri Perdagangan Gita Wirjawan.

Pendaftaran peserta konvensi calon presiden akan dimulai Agustus 2013 mendatang. Saat ini, beberapa persiapan tengah dimatangkan. Komite konvensi dan panitia seleksi akan dibentuk pada Juli 2013. Pada pertengahan Agustus, proses konvensi sudah berjalan dan para pendaftar konvensi mulai diseleksi.

Partai Demokrat akan menetapkan kriteria tertentu untuk menjaring setidaknya 15 calon. Setelah itu, akan ada tahapan kampanye ke daerah-daerah dan dilanjutkan dengan survei sebelum akhirnya resmi diusung menjadi capres dari Partai Demokrat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

    Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

    Nasional
    Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

    Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

    Nasional
    Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

    Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

    Nasional
    Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

    Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

    Nasional
    PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

    PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

    Nasional
    Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

    Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

    Nasional
    Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

    Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

    Nasional
    BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

    BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

    Nasional
    Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

    Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

    Nasional
    Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

    Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

    Nasional
    Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

    Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

    Nasional
    “Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

    “Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

    Nasional
    Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

    Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

    Nasional
    Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

    Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

    Nasional
    Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

    Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com