Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tak Ada Prioritas untuk Calhaj Lansia Menuai Protes DPR

Kompas.com - 02/07/2013, 05:30 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Terkait pengurangan kuota haji oleh Pemerintah Arab Saudi, seiring proyek perluasan kompleks Masjidil Haram di Mekkah, Kementerian Agama menyatakan, calon jemaah haji lanjut usia tidak mendapat prioritas pemberangkatan haji tahun ini. Kebijakan Kementerian Agama ini mengundang kritik keras dari para anggota Komisi VIII DPR.

"Jemaah di atas 83 tahun terpaksa ditunda karena harus menunggu penyelesaian selama tiga tahun. Jadi, program prioritas lansia terpaksa ditunda terlebih dulu," kata Menteri Agama Suryadharma Ali dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VIII DPR di kompleks parlemen, Senin (1/7/2013). Kritik atas pernyataan ini datang dari beragam fraksi di Komisi VIII DPR.

Anggota Komisi VIII dari Fraksi Partai Demokrat, Inggrid Maria Palupi Kansil, meminta pemerintah menyisihkan 10 persen jatah untuk lansia. Sementara anggota lain dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Abdul Aziz Suseno, mendesak Menteri Agama tetap memprioritaskan jemaah lansia.

"Terutama, jemaah haji lansia yang sudah membayar lunas harus diprioritaskan. Kalau diminta menunggu tiga tahun lagi, belum tentu mereka masih ada. Ini harus diprioritaskan," ucap Azis.

Politisi PKS lainnnya, Hidayat Nur Wahid, meminta pemerintah melakukan kajian tersendiri terkait keputusan tidak memberangkatkan jemaah haji lansia. "Ini menyangkut banyak hal yang emosional. Kasihan mereka yang sudah menunggu bertahun-tahun, menabung, sampai sudah buat syukuran dan akhirnya batal berangkat," imbuh Hidayat.

Masjidil Haram saat ini sedang direnovasi besar-besaran dengan perkiraan waktu garap sepanjang 2013-2016. Megaproyek renovasi Masjidil Haram bertujuan memperluas area masjid, yang juga menjadi lokasi tawaf mengelilingi Ka'bah.

Proyek yang ditaksir bernilai 20 miliar dollar Amerika atau sekitar 80 miliar riyal ini akan meningkatkan daya tampung sebesar 40 persen, dari 48.000 jamaah per jam menjadi 105.000 jemaah per jam. Namun, selama proses renovasi berlangsung, Masjidil Haram hanya mampu menampung sekitar 22.000 jamaah dari seluruh dunia.

Akibatnya, Pemerintah Arab Saudi memberikan surat kenegaraan kepada seluruh negara jemaah haji, memberitahukan pengurangan kuota haji sebesar 20 persen dari alokasi semula per tahun. Untuk Indonesia, pemotongan ini menyebabkan 42.200 haji dari jalur reguler dan khusus yang akan batal berangkat pada tahun ini. Pemotongan kuota pada tahun ini hanya dapat memberangkatkan 168.800 orang calon haji dari Indonesia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Termohon Salah Baca Jawaban Perkara, Hakim MK: Kemarin Kalah Badminton Ada Pengaruhnya

Termohon Salah Baca Jawaban Perkara, Hakim MK: Kemarin Kalah Badminton Ada Pengaruhnya

Nasional
Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak 'Heatwave'

Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak "Heatwave"

Nasional
Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar Tapi dari Bawah

Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar Tapi dari Bawah

Nasional
Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

Nasional
Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

Nasional
BMKG Sebut Udara Terasa Lebih Gerah karena Peralihan Musim

BMKG Sebut Udara Terasa Lebih Gerah karena Peralihan Musim

Nasional
Disebut Sewa Influencer untuk Jadi Buzzer, Bea Cukai Berikan Tanggapan

Disebut Sewa Influencer untuk Jadi Buzzer, Bea Cukai Berikan Tanggapan

Nasional
Profil Eko Patrio yang Disebut Calon Menteri, Karier Moncer di Politik dan Bisnis Dunia Hiburan

Profil Eko Patrio yang Disebut Calon Menteri, Karier Moncer di Politik dan Bisnis Dunia Hiburan

Nasional
PDI-P Bukan Koalisi, Gibran Dinilai Tak Tepat Konsultasi soal Kabinet ke Megawati

PDI-P Bukan Koalisi, Gibran Dinilai Tak Tepat Konsultasi soal Kabinet ke Megawati

Nasional
Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Nasional
Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Nasional
Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Nasional
Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Nasional
Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com