Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKS "Ngeri" Lihat Iklan Kenaikan Harga BBM

Kompas.com - 17/06/2013, 17:02 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) menuding pemerintah tidak sensitif akan penderitaan yang tengah dihadapi rakyatnya ketika menaikkan harga BBM bersubsidi. Politisi PKS Fahri Hamzah bahkan mengaku "ngeri" dengan iklan sosialisasi kenaikan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang dibuat pemerintah.

"Saya ngeri, bagaimana pemerintah membuat iklan untuk meyakinkan rakyat Indonesia seolah-olah ini kebijakan yang paling benar. Sembilan tahun berkuasa, subsidi ini salah sasaran enggak?" ujar Fahri di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (17/6/2013).

Fahri menuding pemerintah selama ini tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Kegagalan pemerintah dalam mengelola anggaran, kata Fahri, akhirnya terpaksa ditimpakan kepada rakyat dengan kebijakan menaikkan harga BBM bersubisidi. "Pemerintah ini tidak sensitif. Kebijakan pemerintah ini meskipun dikampanyekan di media massa, tidak ada satu pun yang membalik pandangan rakyat bahwa masyarakat terpaksa mengambil energi yang lebih mahal," ucap Fahri.

Anggota Komisi III DPR ini pun tak tanggung-tanggung menyebut pemerintah gagal dalam sektor energi. Fahri juga menganalogikan pemerintah menyuguhkan "orkestra yang fals" untuk rakyat.

"Di satu sisi kita bicara peningkatan APBN, tapi kita tidak mengatasi penyimpangan APBN. Kalau kita sukses mengelola APBN, maka APBN-nya tidak seperti ini berubahnya," kata Fahri. Dia juga mengatakan, PKS tegas menolak kenaikan harga BBM.

Wakil Sekretaris Jenderal PKS ini pun meminta agar DPR segera mengatur mekanisme pengambilan keputusan atas RUU APBN-P 2013 yang memuat sejumlah dana kompensasi atas kenaikan harga BBM. Di dalam rapat paripurna yang masih berlangsung, empat fraksi menolak mengesahkan rancangan tersebut. Keempat fraksi itu adalah Fraksi PKS. Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Hanura, dan Fraksi Partai Gerindra.

Sementara itu, kelima fraksi lainnya yakni Fraksi Partai Amanat Nasional, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, dan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyetujuinya. Mekanisme pengambilan keputusan hingga kini masih dirundingkan karena adanya dua perbedaan pandangan tersebut.

Seperti diberitakan, jika RAPBN-P 2013 ini disetujui, maka pemerintah akan langsung menaikkan harga BBM pekan depan. Harga premium dinaikkan dari Rp 4.500 menjadi Rp 6.500, sementara solar dari Rp 4.500 menjadi Rp 5.500. Setelah BBM dinaikkan, maka pemerintah menggelontorkan dana kompensasi seperti bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) untuk rakyat miskin selama lima bulan. Dana BLSM ini mencapai Rp 9,32 triliun untuk 15,5 juta warga miskin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

    Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

    Nasional
    Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

    Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

    Nasional
    Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

    Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

    Nasional
    Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

    Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

    Nasional
    Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

    Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

    Nasional
    Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

    Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

    Nasional
    Bupati Sidoarjo Berulang Kali Terjerat Korupsi, Cak Imin Peringatkan Calon Kepala Daerah Tak Main-main

    Bupati Sidoarjo Berulang Kali Terjerat Korupsi, Cak Imin Peringatkan Calon Kepala Daerah Tak Main-main

    Nasional
    Wapres Ajak Masyarakat Tetap Dukung Timnas U-23 demi Lolos Olimpiade

    Wapres Ajak Masyarakat Tetap Dukung Timnas U-23 demi Lolos Olimpiade

    Nasional
    Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati terkait Susunan Kabinet

    Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati terkait Susunan Kabinet

    Nasional
    Soal Dukungan PKB untuk Khofifah, Cak Imin: Kalau Daftar, Kita Sambut

    Soal Dukungan PKB untuk Khofifah, Cak Imin: Kalau Daftar, Kita Sambut

    Nasional
    Jubir Sebut Luhut Hanya Beri Saran ke Prabowo soal Jangan Bawa Orang 'Toxic'

    Jubir Sebut Luhut Hanya Beri Saran ke Prabowo soal Jangan Bawa Orang "Toxic"

    Nasional
    Muslimat NU Kirim Bantuan Kemanusiaan Rp 2 Miliar ke Palestina

    Muslimat NU Kirim Bantuan Kemanusiaan Rp 2 Miliar ke Palestina

    Nasional
    Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Projo: Nasihat Bagus

    Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Projo: Nasihat Bagus

    Nasional
    Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

    Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com