Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menpora: Jika ISG Tetap di Pekanbaru, Koruptor Lebih Banyak

Kompas.com - 15/06/2013, 09:15 WIB
Alsadad Rudi

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Roy Suryo menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Riau karena pemerintah harus memindahkan pelaksanaan Islamic Solidarity Games (ISG) 2013, yang semula dilaksanakan di Pekanbaru, menjadi ke Jakarta.

Menurut Roy, apa yang telah diputuskan memang dirasa sangat berat. Namun, dia menegaskan, jika pemindahan tidak dilakukan, akan lebih banyak koruptor yang akan ditangkap oleh KPK.

"Kalau dipikirkan lebih dalam lagi, apa jadinya kalau kemudian semenjak ini diwacanakan, di sana (Pekanbaru) sudah disediakan tender, dana sudah digulirkan, tetapi ternyata sebagian ditarik untuk penghematan. Anggaran sebagian keluar dan sebagian belum, maka rombongan yang akan ke KPK bukan hanya satu orang," kata Roy, Jumat (14/6/2013), di kantornya.

Roy menegaskan, jika pada tanggal 9 Juni 2013 tidak terjadi rapat yang memindahkan ke Jakarta, bisa jadi bukan hanya Pekanbaru, melainkan Indonesia juga akan dicoret dari lokasi pelaksanaan "Jadi, kita sudah berhasil menyelamatkan pelaksanaannya," jelas Roy.

Pemerintah memutuskan untuk memindahkan penyelenggaraan Islamic Solidarity Games (ISG) ke-3 2013 dari tempat semula di Pekanbaru ke Jakarta. Selain persiapan yang tidak matang terhadap sejumlah venue, penahanan Gubernur Riau Rusli Zaenal oleh KPK terkait korupsi dana PON 2012 juga menjadi pertimbangan tersendiri.

Terpilihnya Pekanbaru sebagai tuan rumah ISG 2013 ditandatangani di Jeddah tertanggal 28 April 2011. Hal itu juga tidak lepas dari berlangsungnya PON 2012 di kota tersebut sehingga infrastruktur dan fasilitas olahraga untuk ISG dapat memanfaatkan fasilitas yang ada.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com