Aktivis Segel Kantor Komisi Informasi Pusat

JAKARTA, KOMPAS.com — Koalisi Freedom of Information on Network Indonesia (Foini) menyegel kantor Komisi Informasi Publik, di Jalan Abdul Muis, Jakarta Pusat, Rabu (5/6/2013). Mereka menilai, KIP tidak dapat melanjutkan tugasnya karena masa jabatan ketujuh komisionernya telah berakhir.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 48/P Tahun 2009 tentang Pengangkatan 7 Komisioner KI Pusat periode 2009-2013, masa jabatan ketujuh komisioner telah berakhir sejak 2 Juni 2013. Akan tetapi, hingga saat ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono belum juga menunjuk komisioner pengganti.

Anggota koalisi, Foini Tama S Langkun, mengatakan, penyegelan terhadap Kantor KIP yang berlokasi di Jalan Abdul Muis, Jakarta Pusat, merupakan bentuk kekecewaan terhadap kinerja pemerintah yang dinilai lamban dalam menyeleksi ketujuh komisioner KIP yang baru.

"Upaya penyegelan ini merupakan bentuk kekecewaan terhadap Presiden. Bahkan, kami sudah mendatangi Kominfo dan Wantimpres. Sampai saat ini belum ada tindak lanjutnya," kata Tama kepada wartawan di Kantor KIP, Rabu (5/6/2013).

Tama mengatakan, lambannya pemilihan komisioner baru telah menyebabkan ratusan kasus sengketa ayudikasi di KIP telantar. Setidaknya, selama tahun 2013 terdapat 94 kasus sengketa informasi publik yang belum diselesaikan oleh KIP. Sebelumnya, sejak 2009 hingga akhir Desember 2012, dari 818 kasus yang masuk, baru sekitar 64 persen kasus yang diselesaikan.

"Di satu sisi, keterbukaan informasi digadang-gadang sebagai sebuah keberhasilan karena berhasil mendudukkan SBY sebagai Co-Chair Open Government Partnership bersama PM Inggris. Tapi dalam kenyataannya, Indonesia masih memiliki masalah dalam implementasi keterbukaan informasi," kata aktivis Indonesia Corruption Watch ini.

Dalam aksi penyegelan tersebut, Foini meminta agar Presiden SBY segera menindaklanjuti proses pemilihan komisioner baru. Selain itu, mereka juga meminta agar Presiden SBY dapat memberikan teguran keras kepada Menteri Komunikasi dan Informasi Tifatul Sembiring karena menutup hasil seleksi yang dilakukan panitia seleksi.

"Seharusnya, Kominfo dapat memberikan informasi terkait hasil seleksi tujuh komisioner KIP secara terbuka," ujar Tama.