Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komisioner KIP Berakhir 2 Juni, Presiden Belum Pilih Pengganti

Kompas.com - 31/05/2013, 14:05 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Masa tugas komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) akan berakhir pada 2 Juni 2013. Akan tetapi, hingga hari ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono belum memilih calon pengganti yang akan menggantikan para komisioner saat ini. Ratusan sengketa informasi publik yang ditangani KIP terancam terbengkalai.

Ketua KIP Abdulrahman Ma'mun mengatakan, proses seleksi calon anggota komisioner KIP sebenarnya telah dimulai sejak Januari 2013 lalu. Sebanyak 199 orang mendaftarkan diri sebagai calon komisioner KIP. Panitia seleksi yang berasal dari Kementerian Komunikasi dan Informasi telah meloloskan 28 nama yang akan menjadi calon komisioner KIP.

"Nama-nama itu sudah dikirimkan ke Presiden pada 22 April lalu, dengan harapan Presiden akan memilih 21 nama yang akan diserahkan ke Komisi I DPR untuk dilakukan fit and proper test," kata Abdulrahman, saat menggelar konferensi pers, di Kantor KIP, Jumat (31/5/2013).

Abdulrahman mengatakan, hingga saat ini, nama-nama yang diserahkan ke Presiden, belum ditindaklanjuti. KIP juga telah melayangkan surat ke Presiden agar segera menindaklanjuti proses pergantian komisioner tersebut.

"Surat ke Presiden sudah kami layangkan sejak tiga minggu yang lalu," ujarnya.

Sejak terbentuk tahun 20009 hingga akhir Desember 2012, KIP telah menerima sebanyak 818 kasus sengketa informasi publik. Dari jumlah tersebut, baru 64 persen atau sekitar 526 kasus yang telah diselesaikan. Sisanya masih dalam proses penyelesaian.

"Sedangkan tahun 2013, sampai sekarang jumlah kasus baru yang masuk ada 138 yang sudah diregister kepada kami. Tapi masih ada 94 kasus yang belum selesai," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kode PAN soal Jatah Menteri ke Prabowo, Pengamat: Sangat Mungkin Dapat Lebih

Kode PAN soal Jatah Menteri ke Prabowo, Pengamat: Sangat Mungkin Dapat Lebih

Nasional
Pengamat Usul Anggota BPK Diseleksi Panitia Independen Agar Tak Dimanfaatkan Parpol

Pengamat Usul Anggota BPK Diseleksi Panitia Independen Agar Tak Dimanfaatkan Parpol

Nasional
KPU Tak Masalah Caleg Terpilih Dilantik Belakangan Usai Kalah Pilkada

KPU Tak Masalah Caleg Terpilih Dilantik Belakangan Usai Kalah Pilkada

Nasional
Zulhas: Katanya PAN Cuma Bisa Joget-joget, Eh Capres yang Menang Bisa Joget

Zulhas: Katanya PAN Cuma Bisa Joget-joget, Eh Capres yang Menang Bisa Joget

Nasional
Prabowo Bilang Ada Partai Klaim Sosok Bung Karno, Budiman Sudjatmiko: Bukan Diskreditkan PDI-P

Prabowo Bilang Ada Partai Klaim Sosok Bung Karno, Budiman Sudjatmiko: Bukan Diskreditkan PDI-P

Nasional
Ketua KPU: Caleg Terpilih Tak Perlu Mundur jika Maju Pilkada 2024

Ketua KPU: Caleg Terpilih Tak Perlu Mundur jika Maju Pilkada 2024

Nasional
Zulhas dan Elite PAN Temui Jokowi di Istana, Mengaku Tak Bahas Kursi Kabinet

Zulhas dan Elite PAN Temui Jokowi di Istana, Mengaku Tak Bahas Kursi Kabinet

Nasional
Demokrat Tak Khawatir Jatah Kursi Menteri, Sebut Prabowo Kerap Diskusi dengan SBY

Demokrat Tak Khawatir Jatah Kursi Menteri, Sebut Prabowo Kerap Diskusi dengan SBY

Nasional
PAN Lempar Kode soal Jatah Menteri, Demokrat: Prabowo yang Punya Hak Prerogatif

PAN Lempar Kode soal Jatah Menteri, Demokrat: Prabowo yang Punya Hak Prerogatif

Nasional
Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Nasional
Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Nasional
Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Nasional
Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Nasional
Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com