Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

CSIS: Marak Politisi Korup, Ada Andil Publik sebagai Pemicu

Kompas.com - 27/05/2013, 04:32 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Masyarakat dinilai ikut andil dalam maraknya kasus korupsi yang melibatkan politisi. Sangat rendahnya angka partisipasi publik dalam pendanaan parpol membuat parpol harus mencari dana dengan berbagai cara untuk membiayai kegiatan kampanye. Salah satu caranya dengan korupsi.

"Kita terus diributkan berbagai skandal korupsi. Harus diakui parpol tidak punya sumber keuangan. Bisa dipahami, meski tidak disetujui, parpol mencari dana. Eksesnya kasus-kasus korupsi. Jadi, masyarakat ada sumbangan kesalahan," kata Ketua Departemen Politik dan Hubungan Internasional Centre for Strategic and Internasional Studies (CSIS) Philips J Vermonte saat jumpa pers di Jakarta, Minggu (26/5/2013).

Hal itu dikatakan Philips menyikapi hasil survei CSIS terakhir. Hasil survei terhadap 1.635 responden di 31 provinsi pada 9-16 April 2013 mendapatkan, hanya 2,5 persen responden yang mengaku pernah memberi sumbangan ke parpol. CSIS tak menanyakan berapa nominal atau dalam bentuk apa sumbangan yang diberikan. Sisanya, 97,5 persen, mengaku tidak pernah menyumbang.

Philips menambahkan, publik perlu diajarkan bahwa membiayai partai sama dengan membiayai demokrasi. Karena jika dana APBN untuk parpol ditambah, kata dia, pasti publik pun langsung beraksi menolak lantaran maraknya kasus korupsi.

Philips mengatakan, masalah pendanaan parpol perlu dipecahkan oleh pihak-pihak terkait agar masalah korupsi oleh politisi hilang. Ia berpendapat, tak masalah jika dana dari APBN ditambah untuk membiayai kegiatan partai, khususnya di pemilu.

"Sebagai ilustrasi, Pilkada Jawa Barat ada sekitar 70.000 TPS (tempat pemungutan suara). Kalau setiap TPS ada satu saksi, lalu setiap saksi dikasih Rp 100.000, jadi butuh Rp 7 miliar dana hanya buat saksi," ucap dia.

Peneliti senior CSIS J Kristiadi berharap ada transparansi dari setiap politisi dan parpol terhadap pemasukan ataupun pengeluaran selama kampanye. Mereka harus memublikasikan anggaran. Jika tidak, maka harus ada sanksi tegas dari parpol.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Nasional
    Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

    Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

    Nasional
    Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

    Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

    Nasional
    Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

    Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

    Nasional
    Ganjar Bubarkan TPN

    Ganjar Bubarkan TPN

    Nasional
    BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

    BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

    Nasional
    TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

    TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

    Nasional
    Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong 'Presidential Club'

    Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong "Presidential Club"

    Nasional
    Ide 'Presidential Club' Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

    Ide "Presidential Club" Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

    Nasional
    Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

    Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

    Nasional
    Pro-Kontra 'Presidential Club', Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

    Pro-Kontra "Presidential Club", Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

    Nasional
    Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

    Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

    Nasional
    Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

    Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

    Nasional
    SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

    SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com