Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY Punya 7 Gelar Doktor, Apa Gunanya?

Kompas.com - 08/05/2013, 13:26 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon mengapresiasi banyaknya gelar kehormatan yang dimiliki Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Namun, ia berharap penghargaan-penghargaan itu bisa digunakan untuk memberikan manfaat kepada rakyat Indonesia.

"Namun, apa arti gelar dan penghargaan tersebut bagi rakyat Indonesia? Sebab, bagi pemimpin negara, yang terpenting adalah apa yang dicapai dan apa yang diwariskan bagi rakyat," kata Fadli, dalam rilis yang diterima Kompas.com, Rabu (8/5/2013) siang.

Menurut Fadli, di antara Presiden RI, SBY merupakan Presiden yang paling banyak menerima gelar atau penghargaan. Selama sembilan tahun memimpin Indonesia, SBY sudah memperoleh tujuh gelar Doktor Honoris Causa. Presiden kedua RI, Soeharto, sebenarnya banyak mendapat tawaran memperoleh gelar Doktor Honoris Causa selama 32 tahun memimpin Indonesia. Akan tetapi, kata dia, Soeharto tak pernah bersedia.

Fadli mencontohkan Presiden Uni Soviet Mikhail Gorbachev yang menerima hadiah Nobel dan banyak penghargaan dunia. Meski begitu, sosok Gorbachev tetap tak dihargai rakyatnya, dan Uni Soviet mengalami disintegrasi.

Untuk diketahui, Presiden SBY akan menerima penghargaan World Statesman Award dari Appeal of Conscience Foundation, sebuah organisasi yang mempromosikan perdamaian, demokrasi, toleransi, dan dialog antar-kepercayaan. Rencananya, anugerah ini akan diberikan 30 Mei mendatang di New York, Amerika Serikat. Anugerah World Statesman Award tersebut diberikan bagi mereka yang berhasil membangun perdamaian, demokrasi, dan toleransi.

"Bagi seorang pemimpin negara, yang utama harus didapat adalah penghargaan dari rakyat. Jangan sampai dunia internasional memberikan penghargaan namun rakyat sendiri justru menilai sebaliknya," ujar Fadli.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com