Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 08/05/2013, 09:14 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Sutiyoso mengatakan, tak akan menoleransi bakal calon anggota legislatif yang ternyata terdaftar di dua partai. Ia menegaskan, partainya akan mencoret nama itu dari daftar caleg sementara PKPI, termasuk artis Andre Hehanusa yang juga terdaftar sebagai bakal caleg Partai Hanura.

"Bagaimana itu belum apa-apa sudah daftar di sana sini. Saya tidak mementingkan kuantitas, yang penting kualitas saja. Yang ganda kayak gitu langsung kami coret," ujar Sutiyoso, saat dihubungi Rabu (8/5/2013).

Dari hasil verifikasi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU), ada 24 bakal caleg ganda yang diketahui terdaftar di lebih dari satu daerah pemilihan atau pun lebih dari satu partai. Ada tiga bakal caleg PKPI yang terindikasi ganda karena namanya juga tercantum di partai lain. Ketiga bakal caleg itu yakni Muhammad Khadafi yang terdaftar di Partai Hanura dan PKPI untuk daerah pemilihan Lampung I, Bahran Andang yang terdaftar di Partai Gerindra untuk daerah pemilihan Jawa Barat II dan PKPI untuk daerah pemilihan Jawa Barat VII, serta Andre Hehanusa yang terdaftar di partai Hanura dan PKPI untuk daerah pemilihan Jawa Barat II.

Khusus untuk Andre, Sutiyoso menyadari, keberadaan penyanyi itu bisa mendulang suara. Namun, ia mempertanyakan alasan para bakal caleg itu terdaftar di lebih dari satu partai. "Kalau ganda begitu, kesengajaan apa kekeliruan, lebih baik dicoret saja," ujar mantan Gubernur DKI Jakarta ini.

Hasil verifikasi KPU juga menyatakan semua bakal caleg PKPI tak memenuhi syarat. Dua partai lainnya yang mengalami hal serupa yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Sebanyak 330 bakal caleg PKPI masih diberikan kesempatan untuk melengkapi semua persyaratan administrasi yang ditetapkan KPU hingga tanggal 22 Mei 2013 mendatang.

Berita jelang Pemilu 2014 dapat diikuti dalam topik:
Geliat Politik Jelang 2014
Verifikasi DCS Pemilu 2014
Kabar dari KPU

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tunggu PDI-P untuk Gulirkan Hak Angket, PKB: Bagusnya Bareng-bareng

Tunggu PDI-P untuk Gulirkan Hak Angket, PKB: Bagusnya Bareng-bareng

Nasional
KPK Cegah Pengusaha Hanan Supangkat Terkait Kasus TPPU Syahrul Yasin Limpo

KPK Cegah Pengusaha Hanan Supangkat Terkait Kasus TPPU Syahrul Yasin Limpo

Nasional
Wapres Kumpulkan Menteri Bahas Stunting, Ungkap Prevalensinya Hanya Turun 0,1 Persen

Wapres Kumpulkan Menteri Bahas Stunting, Ungkap Prevalensinya Hanya Turun 0,1 Persen

Nasional
Jokowi Panggil 2 Menterinya, PKB Tegaskan Hak Angket Pemilu Terus Bergulir

Jokowi Panggil 2 Menterinya, PKB Tegaskan Hak Angket Pemilu Terus Bergulir

Nasional
Dirut Pertamina Patra Niaga Terjun Langsung Cek Kesiapan Layanan Avtur untuk Persiapan Lebaran 2024

Dirut Pertamina Patra Niaga Terjun Langsung Cek Kesiapan Layanan Avtur untuk Persiapan Lebaran 2024

Nasional
KPU Lanjutkan Rekapitulasi Suara Nasional untuk Jabar dan Maluku Hari Ini

KPU Lanjutkan Rekapitulasi Suara Nasional untuk Jabar dan Maluku Hari Ini

Nasional
Gubernur Jakarta Dipilih Lewat Pilkada, Raih Suara 50 Persen Plus Satu Dinyatakan Menang

Gubernur Jakarta Dipilih Lewat Pilkada, Raih Suara 50 Persen Plus Satu Dinyatakan Menang

Nasional
SK Penambahan Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton Segera Dirilis

SK Penambahan Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton Segera Dirilis

Nasional
Dito Mahendra Terdaftar di Perbakin, Klaim Hobi dan Koleksi Senpi

Dito Mahendra Terdaftar di Perbakin, Klaim Hobi dan Koleksi Senpi

Nasional
Golkar Dukung Hasil Pemilu yang Akan Ditetapkan KPU

Golkar Dukung Hasil Pemilu yang Akan Ditetapkan KPU

Nasional
Jokowi Dinilai Tengah Lakukan Manajemen Risiko dengan Panggil 2 Menteri PKB

Jokowi Dinilai Tengah Lakukan Manajemen Risiko dengan Panggil 2 Menteri PKB

Nasional
TKN Pertanyakan kepada Siapa Hak Angket Akan Digulirkan

TKN Pertanyakan kepada Siapa Hak Angket Akan Digulirkan

Nasional
Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui Ubah 1.402 Data DPT Tanpa Rapat Pleno

Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui Ubah 1.402 Data DPT Tanpa Rapat Pleno

Nasional
Pakar Hukum: Menangkan Gugatan Pilpres di MK Nyaris Mustahil

Pakar Hukum: Menangkan Gugatan Pilpres di MK Nyaris Mustahil

Nasional
Ditanya Soal Jatah Kursi di Kabinet Mendatang, Zulhas Serahkan ke Presiden Terpilih

Ditanya Soal Jatah Kursi di Kabinet Mendatang, Zulhas Serahkan ke Presiden Terpilih

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com