ICW: Susno Harus Bayar Rp 4,2 Miliar

JAKARTA, KOMPAS.com — Koordinator bidang Hukum dan Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho mendesak Kejaksaan meminta terpidana korupsi Komisaris Jenderal (Purn) Susno Duadji membayar uang pengganti senilai Rp 4,2 miliar. Sesuai putusan Mahkamah Agung, November 2012 lalu, Susno divonis pidana 3 tahun 6 bulan penjara, denda Rp 200 juta, dan membayar uang pengganti Rp 4.2 miliar subsider 6 bulan penjara atas kasus korupsi pengamanan Pilkada Jawa Barat 2008 dan korupsi penanganan perkara PT Salmah Arwana Lestari (PT SAL).

Jika Susno tidak membayar uang pengganti, maka Kejaksaan diminta segera menyita harta Susno. "Meskipun Susno Duadji sudah mendekam di LP Cibinong, berdasarkan informasi yang kami himpun hingga saat ini Susno belum membayar uang pengganti sebesar Rp 4,2 miliar," ujar Emerson di Jakarta, Selasa (7/5/2013).

Emerson menjelaskan, berdasarkan Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, disebutkan, "Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut."

Menurut dia, membayar uang pengganti atau menyita sejumlah harta Susno itu dapat memberikan efek jera kepada pelaku. Emerson pesimistis Susno mau membayar uang pengganti, apalagi menggantinya dengan menyerahkan harta kekayaannya. Mantan Kepala Bareskrim Polri itu diketahui memiliki kekayaan berupa rumah, kendaraan, tanah, dan bisnis tambang batu bara.

"Berharap Susno menyerahkan hartanya secara sukarela nampaknya diragukan. Susno bahkan bisa menghindari upaya penggantian kerugian negara atau denda dengan cukup menjalani subsider 6 bulan penjara," katanya.

Sebelumnya, mantan Kapolda Jawa Barat itu menyerahkan diri ke LP Cibinong pada Kamis (2/5/2013) malam untuk menjalani sisa putusan tiga tahun enam bulan penjara. Kejaksaan juga menerima permintaan Susno untuk menjalani sisa hukuman di lapas tersebut. Permintaan itu sudah disampaikan Susno lewat surat pada Februari 2013. Eksekusi itu setelah Mahkamah Agung menolak pengajuan kasasi Susno.

Hakim menilai Susno terbukti bersalah dalam kasus korupsi PT Salmah Arowana Lestari dan korupsi dana pengamanan Pilkada Jawa Barat. Susno sebelumnya sempat tiga kali tidak memenuhi panggilan eksekusi kejaksaan dan menolak dieksekusi dengan alasan putusan batal demi hukum.