Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Persoalan Utama Pemilu 2014

Kompas.com - 01/05/2013, 19:11 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Eksekutif Pol Tracking Intitute, Hanta Yuda, mengatakan, ada empat persoalan utama pada pelaksanaan Pemilu 2014. Hal ini turut menentukan kualitas calon anggota DPR RI yang akan duduk di kursi Parlemen pada 2014. Hanta mengatakan, persoalan pertama yaitu dominasi daftar bakal caleg oleh wajah-wajah lama. Seperti diketahui, hampir 90 persen daftar bakal caleg didominasi oleh anggota Dewan 2004-2009.

"Itu tidak masalah kalau orang lama itu rekam jejaknya bagus, mulai dari integritas sampai kapabilitas dalam kerjanya juga bagus. Yang jadi masalah kan kalau sebaliknya," kata Hanta Yuda di Jakarta, Rabu (1/5/2013).

Persoalan kedua yaitu mekanisme perekrutan dan seleksi calon anggota legislatif yang dilakukan oleh partai politik. Menurutnya, dalam proses perekrutan caleg saat ini masih diwarnai dengan politik transaksional. Tidak hanya itu, dinasti politik masih terjadi di sejumlah parpol.

"Dari hasil riset yang saya lakukan beberapa waktu lalu, politik kekerabatan masih sangat kental. Selain itu, ada caleg gagal karena tidak memiliki uang. Di sini artinya sudah terjadi politik transaksional," katanya.

Proses administrasi saat perekrutan, kata Hanta, menjadi persolan ketiga. Masih banyaknya partai politik yang menjalankan proses rekrutmen yang tidak benar menyebabkan kasus bakal caleg ganda banyak terjadi.

"Keempat, soal kompetensi dari bakal caleg artis. Mau artis atau tidak sebenarnya tidak masalah. Yang menjadi pertanyaan publik adalah kompetensinya," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

    Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

    Nasional
    Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

    Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

    Nasional
    Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

    Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

    Nasional
    Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

    Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

    Nasional
    Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

    Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

    Nasional
    Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

    Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

    Nasional
    Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

    Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

    Nasional
    Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

    Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

    Nasional
    Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

    Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

    Nasional
    Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

    Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

    Nasional
    Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

    Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

    Nasional
    Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

    Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

    Nasional
    Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

    Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

    Nasional
    Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

    Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

    Nasional
    'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

    "Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com