Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gerindra: BLT Suap untuk Rakyat Miskin

Kompas.com - 01/05/2013, 09:43 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Rencana pemberian kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dalam bentuk uang tunai dinilai hanya untuk kepentingan partai politik pendukung pemerintah. Kompensasi uang tunai dinilai untuk menaikkan dukungan publik di Pemilu 2014.

"Modus semacam itu bisa terjadi seperti pada pemilu lalu. Bantuan langsung tunai jadi alat politik untuk menaikkan elektabilitas partai dan pemerintah," kata Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon di Jakarta, Rabu (1/5/2013).

Fadli menambahkan, kompensasi uang tunai tidak akan membantu rakyat miskin secara permanen. Menurut dia, program tersebut hanya semacam suap terhadap rakyat miskin agar bertahan beberapa bulan saja. Setelah itu, hidup akan semakin sulit.

"Subsidi terhadap rakyat miskin harusnya jangka panjang dan sistemik, yaitu pemberdayaan dan perlindungan sosial, termasuk penyediaan lapangan kerja dan kemampuan hidup layak," kata Fadli.

Ia meminta pemerintah berpikir panjang sebelum menaikkan harga BBM. Jika harga BBM naik, kata dia, dipastikan harga-harga akan melambung tinggi sehingga rakyat akan semakin menderita.

Seperti diberitakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, kompensasi berupa uang tunai wajib diberikan jika harga BBM naik. Presiden akan kembali mengambil kebijakan seperti periode pertama pemerintahannya, yakni dengan memberikan uang tunai kepada masyarakat.

Jika dulu diberi nama bantuan langsung tunai (BLT), program nanti bernama bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM). Adapula bantuan tunai lainnya, yakni beasiswa untuk rakyat miskin dengan uang tunai dan program keluarga harapan.

Adapun kompensasi di luar uang ialah beras miskin dan program kesetiakawanan sosial dengan menggelar pasar murah. Besaran bantuan yang akan diberikan pemerintah tergantung berapa besar kenaikan BBM. Angka kenaikan BBM masih dihitung pemerintah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

    Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

    Nasional
    Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

    Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

    Nasional
    Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

    Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

    Nasional
    Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

    Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

    Nasional
    Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

    Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

    Nasional
    'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

    "Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

    Nasional
    Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

    Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

    [POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

    Nasional
    Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

    Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

    Nasional
    Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

    Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

    Nasional
    Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

    Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

    Nasional
    Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

    Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

    Nasional
    Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Nasional
    Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com