Benahi Segera Kepesertaan Jamkesmas/Jamkesda

JAKARTA, KOMPAS.com- Anggota Komisi IX DPR RI Zuber Safawi mendesak segera pembenahan kepesertaan Jamkesmas dan Jamkesda yang masih semrawut. "Sebelum akhir tahun 2013, manajemen datanya harus sudah rapi, penanggung jawabnya jelas siapa, dan bisa diakses online," ujar Zuber, Sabtu (27/04/2013).

Zuber mengkritik ketidakjelasan data penerima Jamkesmas secara nasional oleh pemerintah pusat maupun Jamkesda yang diselenggarakan pemerintah daerah Kabupaten/Kota.

"Masih bolong di sana-sini, banyak salah sasaran, dan saya yakin tidak update," imbuh politisi Partai Keadilan Sejahtera ini.

Dia mencontohkan, hingga awal 2013 pemerintah mengklaim sudah memegang data 96,4 juta jiwa penduduk by name-by address (berikut nama dan alamat) yang tercatat sebagai penerima Jaminan Kesehatan Masyarakat. Data tersebut tersedia dalam format Basis Data Terpadu (BDT) yang bisa diakses di http://bdt.tnp2k.go.id.

Namun, hingga detik ini, data tersebut menyediakan hanya 75.487.167 jiwa data individu miskin. "Dua puluh juta jiwa lebih sisanya kemana?" tanya Zuber.

Dirinya juga mempertanyakan metode pengumpulan data BDT yang katanya dibangun dari hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial tahun 2011 (PPLS 2011) oleh Badan Pusat Statistik (BPS). PPLS 2011 mendata sekitar 40 persen rumah tangga di seluruh Indonesia yang paling rendah status sosial ekonominya.

"Kami meragukan datanya hanya angka-angka statistik, bukan data real berdasarkan nama dan alamat seperti yang digemborkan," ujarnya.