Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Periksa Wa Ode dalam Kasus DPID

Kompas.com - 13/03/2013, 11:32 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com -  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Wa Ode Nurhayati terkait penyidikan kasus dugaan korupsi pengalokasian Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID), Rabu (13/3/2013). Wa Ode akan dimintai keterangan sebagai saksi untuk tersangka Haris Surahman.
 
"Diperiksa sebagai saksi untuk tersangka HS (Haris Surahman)," ujar Kepala Bagian Pemberitaan dn Informasi KPK Priharsa Nugraha.

Wa Ode sendiri memenuhi panggilan KPK pukul 09.30 WIB dengan diantar mobil tahanan. Dalam kasus DPID ini, Wa Ode divonis enam tahun penjara karena dianggap terbukti menerima uang korupsi DPID dan melakukan tindak pidana pencucian uang. Saat dimintai komentarnya mengenai pemeriksaan hari ini, politikus Partai Amanat Nasional itu enggan menjelaskan lebih dulu.

"Nanti ya," kata Wa Ode sambil masuk ke Gedung KPK, Kuningan, Jakarta.

KPK menetapkan Haris sebagai tersangka ketiga dalam kasus DPID. Penetapan Haris sebagai tersangka ini merupakan pengembangan penyidikan perkara Wa Ode dan politikus muda Partai Golkar Fahd El Fouz atau Fahd A Rafiq. Adapun Fahd divonis dua tahun enam bulan penjara dalam kasus ini.
 
Haris diduga bersama-sama Fahd memberikan hadiah uang kepada Wa Ode terkait kepengurusan alokasi DPID untuk sejumlah kabupaten.  Peran Haris terungkap dalam persidangan Fahd dan Wa Ode beberapa waktu lalu. Berdasarkan surat dakwaan Fahd, Haris seolah berperan sebagai perantara antara anak pedangdut A Rafiq itu dengan Wa Ode. Sekitar September 2010, Fahd menemui Haris di Gedung Sekretariat DPP Partai Golkar di Slipi, Jakarta.

Dalam pertemuan itu, Fahd meminta agar Haris mencarikan anggota Banggar DPR yang bisa mengusahakan tiga kabupaten di Aceh, yakni Pidie Jaya, Aceh Besar, dan Bener Meriah sebagai daerah penerima DPID. Haris pun  menghubungkan Fahd dengan Wa Ode. Sebagai imbalan, Fahd mengaku memberikan uang Rp 500 juta untuk Haris. 

Menurut Fahd, Haris bekerja sebagai staf ahli anggota DPR asal fraksi Partai Golkar, Halim Kalla, adik mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Fahd mengaku pertama kali bertemu Haris pada 2009. Saat itu Fahd ikut dalam tim pemenangan Jusuf Kalla-Wiranto untuk wilayah Sumatera dalam pemilihan umum 2009.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Ditanya soal Keterlibatan Purnawirawan Polri di Kasus Timah, Ini Respons Kejagung

    Ditanya soal Keterlibatan Purnawirawan Polri di Kasus Timah, Ini Respons Kejagung

    Nasional
    KPU Perpanjang Verifikasi Syarat Dukungan Calon Nonpartai Pilkada 2024

    KPU Perpanjang Verifikasi Syarat Dukungan Calon Nonpartai Pilkada 2024

    Nasional
    KPK Resmi Lawan Putusan Sela Kasus Hakim Agung Gazalba Saleh

    KPK Resmi Lawan Putusan Sela Kasus Hakim Agung Gazalba Saleh

    Nasional
    Draf RUU Polri: Usia Pensiun Polisi dengan Jabatan Fungsional Bisa Mencapai 65 Tahun

    Draf RUU Polri: Usia Pensiun Polisi dengan Jabatan Fungsional Bisa Mencapai 65 Tahun

    Nasional
    'Keluarga' Saksi Demokrat Ricuh Jelang Sengketa Versus PAN

    "Keluarga" Saksi Demokrat Ricuh Jelang Sengketa Versus PAN

    Nasional
    PPS di Kalsel Akui Gelembungkan Suara PAN, 1 Suara Dihargai Rp 100.000

    PPS di Kalsel Akui Gelembungkan Suara PAN, 1 Suara Dihargai Rp 100.000

    Nasional
    Hakim Minta Pedangdut Nayunda Kembalikan Uang Rp 45 Juta yang Diterima dari Kementan

    Hakim Minta Pedangdut Nayunda Kembalikan Uang Rp 45 Juta yang Diterima dari Kementan

    Nasional
    SYL dan Keluarga Disebut Habiskan Rp 45 Juta Sekali ke Klinik Kecantikan, Uangnya dari Kementan

    SYL dan Keluarga Disebut Habiskan Rp 45 Juta Sekali ke Klinik Kecantikan, Uangnya dari Kementan

    Nasional
    Ketua MPR NIlai Pemilu Kerap Bikin Was-was, Singgung Demokrasi Musyawarah Mufakat

    Ketua MPR NIlai Pemilu Kerap Bikin Was-was, Singgung Demokrasi Musyawarah Mufakat

    Nasional
    Nama SYL Disave dengan Nama “PM” di Ponsel Biduan Nayunda Nabila

    Nama SYL Disave dengan Nama “PM” di Ponsel Biduan Nayunda Nabila

    Nasional
    Baleg Klaim Revisi UU TNI Tak Akan Kembalikan Dwifungsi

    Baleg Klaim Revisi UU TNI Tak Akan Kembalikan Dwifungsi

    Nasional
    Setelah SBY, Bamsoet Bakal Temui Megawati, Jokowi, dan Prabowo

    Setelah SBY, Bamsoet Bakal Temui Megawati, Jokowi, dan Prabowo

    Nasional
    SYL dan Istri Disebut Beli Serum Wajah dari Jepang Pakai Uang Kementan

    SYL dan Istri Disebut Beli Serum Wajah dari Jepang Pakai Uang Kementan

    Nasional
    Biduan Nayunda Nabila Mengaku Beberapa Kali Diajak Makan SYL

    Biduan Nayunda Nabila Mengaku Beberapa Kali Diajak Makan SYL

    Nasional
    Ketua Komisi X Curiga Biaya Makan Siang Gratis Bakal Diambil dari Dana Pendidikan

    Ketua Komisi X Curiga Biaya Makan Siang Gratis Bakal Diambil dari Dana Pendidikan

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com