Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jangan Serahkan Sepenuhnya pada Parpol

Kompas.com - 27/02/2013, 23:43 WIB
Ilham Khoiri

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Masyarakat yang kecewa dengan kepemimpinan presiden selama ini diharapkan jangan hanya menggerutu, tetapi mengambil bagian untuk memunculkan calon presiden dan calon wakil presiden berkualitas untuk Pemilu 2014.

Jangan menyerahkan proses itu sepenuhnya pada partai politik karena sebagian partai justru bermasalah dengan kasus korupsi atau dilanda konflik internal.

"Masyarakat harus menjadi subyek yang menentukan siapa sosok terbaik untuk menjadi presiden lima tahun mendatang," kata pengajar sosiologi politik Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Arie Sujito, di Jakarta, Rabu (27/2/2013).

Pemilu presiden tahun 2014 tinggal 1,5 tahun lagi, tetapi bursa calon presiden (capres) dan wakil presiden (cawapres) masih dipenuhi nama-nama lama.

Mereka juga masih berkutat pada pencitraan daripada pengenalan visi dan misi untuk kemajuan bangsa. Nama-nama yang beredar sebagai kandidat masih itu-itu saja, bahkan sebagian sudah pernah berkompetisi dalam pemilu sebelumnya.

Akibatnya, tidak banyak alternatif pilihan pemimpin bangsa ke depan. Arie Sujito berharap masyarakat lebih aktif lagi untuk mencari orang-orang terbaik untuk memimpin bangsa.

Masyarakat sipil harus menjadi subyek yang menentukan proses pemilihan presiden, bukan obyek yang hanya dibutuhkan saat pemilihan lalu diabaikan seusai pemilihan.

"Kita jangan hanya menunggu reformasi partai karena itu sulit terjadi di tengah berbagai kasus yang membelit partai, seperti masalah korupsi dan konflik internal. Apalagi, capres dan cawapres dari partai tampaknya hanya sibuk bertarung pencitraan," katanya.

Para capres dan cawapres yang beredar di masyarakat perlu diberi panggung untuk mengadu gagasan tentang berbagai soal bangsa. Para calon mesti diuji untuk menemukan jalan keluar terhadap masalah bangsa.

Hal itu bisa melalui forum di depan publik, seperti debat, diskusi, atau seminar. Dengan begitu, masyarakat bisa mencermati pemikiran, visi, dan misi masing-masing capres dan cawapres.

"Debat harus dimulai dari sekarang sehingga publik bisa menilai mana calon-calon yang memang bisa menyumbangkan ide untuk kemajuan bangsa ke depan," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Nasional
Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Nasional
Menakar Siapa Orang 'Toxic' yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Menakar Siapa Orang "Toxic" yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Nasional
Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com