Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Setya Novanto Diminta Bersaksi Kasus Suap Proyek PON

Kompas.com - 09/01/2013, 23:47 WIB

PEKANBARU, Kompas.com - Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyurati Ketua Fraksi Partai Golkar DPR-RI Setya Novanto untuk memberikan kesaksian pada sidang lanjutan kasus dugaan suap proyek PON XVIII 2012 Riau.
     
"Kami juga menjadwalkan pemanggilan untuk Setya Novanto sebagai saksi kasus suap PON Riau," kata JPU dari KPK, Riyono, Rabu sore, usai menggelar sidang kasus yang sama.
     
Pada sidang di Pengadilan Tipikor Pekanbaru itu, JPU menghadirkan terdakwa Lukman Abbas dan empat saksi yakni Anggota Komisi X DPR-RI dari Partai Golkar Kahar Muzakir, Ketua DPRD Riau Johar Firdaus dan Satria Hendri dari PT Adhi Karya serta Anton Ramayadi dari PT Pembangunan Perumahan
     
Dia mengatakan, Setya Novanto dipanggil untuk memberikan kesaksian di Pengadilan Tipikor Pekanbaru pada Kamis (10/1) karena sebelumnya sempat disidik terkait kasus yang sama. "Setya diduga mengetahui adanya aliran dana suap di kalangan anggota DPRD Riau dan DPR-RI," katanya.
     
Surat pemanggilan untuk Setya Novanto, kata dia, sudah dilayangkan dan kemungkinan besar Ketua FPG ini bakal memenuhi panggilan.
     
Kehadiran Setya Novanto menurut JPU sangat penting karena terdakwa Lukman Abbas mengaku membagikan uang ke FPG DPR-RI.
     
Pada sidang sebelumnya, Lukman Abbas selaku terdakwa kasus dugaan suap proyek Pekan Olahraga Naional (PON) Riau sempat membuka soal aliran dana yang ternyata sampai ke para legislator di DPR-RI.
     
Lukman menyebutkan, menyediakan uang sekitar Rp9 miliar dalam mata uang dolar AS untuk FPG. Tujuannya, FPG mengabulkan penambahan dana APBN untuk PON di Riau. Dana yang diusulkan mencapai Rp200 miliar lebih.
     
Untuk memuluskan keinginan tersebut, Pemprov Riau lewat Lukman Abbas yang waktu itu menjabat Kadispora Riau, diminta untuk memberikan uang.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

    Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

    Nasional
    Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

    Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

    Nasional
    Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

    Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

    Nasional
    Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

    Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

    Nasional
    'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

    "Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

    Nasional
    Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

    Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

    [POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

    Nasional
    Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

    Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

    Nasional
    Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

    Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

    Nasional
    Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

    Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

    Nasional
    Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

    Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

    Nasional
    Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Nasional
    Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Nasional
    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com