Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Celoteh Dahlan yang Bikin Repot DPR

Kompas.com - 31/12/2012, 09:35 WIB
Sabrina Asril

Penulis

KOMPAS.com - Selama bulan November 2012, selasar di depan ruang Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat selalu penuh dengan para wartawan. Kerumunan wartawan di depan Ruang BK yang biasanya sepi ini terjadi karena "kehebohan" yang terjadi di gedung Dewan. Kehebohan yang dipicu dari "sengatan" Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan

Dahlan bikin repot DPR saat melontarkan bahwa ada dugaan pemerasan oleh oknum wakil rakyat terhadap sejumlah BUMN, yaitu PT PAL, PT Garam, PT Merpati Nusantara Airlines (MNA). Ia juga melaporkan sejumlah anggota Dewan ke Badan Kehormatan. 

Tak tanggung-tanggung, hampir semua anggota Dewan yang dilaporkan Dahlan berasal dari partai besar. Awalnya, Dahlan hanya mengadukan dua orang yakni Anggota Komisi VI dari Fraksi Partai Golkar Idris Laena dan Anggota Komisi XI dari Fraksi PDI Perjuangan Sumaryoto. Laena dituding melakukan upaya meminta jatah kepada direksi PT PAL dan PT Garam terkait penyertaan modal negara (PMN) yang hingga kini belum cair. Sementara, Sumaryoto dituduh Dahlan melakukan pemerasan terhadap direksi PT MNA.

Setelah dua nama itu dilaporkan, Dahlan kemudian menyertakan lima nama lagi yang menurutnya sudah berupaya meminya jatah ke direksi Merpati. Kelimanya yakni Wakil Ketua Komisi XI Zulkieflimansyah (Fraksi PKS) dan empat Anggota Komisi XI lain yakni Achsanul Qosasi, Andi Timo Pangerang, Linda Megawati (Fraksi Partai Demokrat), M Ichlas El Qudsi (Fraksi PAN), dan I Gusti Agung Ray Wijaya (Fraksi PDI Perjuangan). Seluruh anggota Dewan ini ditengarai melakukan upaya pemerasan ke direksi Merpati.

Boomerang bagi Dahlan

Aksi Dahlan ini pun tak ayal membuat para politisi Senayan panas. Mereka mulai menyerang Dahlan. Politisi-politisi yang diadukan Dahlan kemudian satu per satu membuat jumpa pers dan menyanggah semua tudingan Dahlan. Andi Timo Pangerang bahkan harus menitikkan air mata ketika dituduhkan melakukan pemerasan. Andi Timo mengaku tidak ikut dalam pertemuan dengan direksi Merpati tanggal 1 Oktober 2012 di Ruang Pimpinan Komisi XI yang ditengarai Dahlan sebagai upaya meminta jatah. M Ichlas juga menyatakan hal yang sama. Ia tidak berada di dalam pertemuan itu. Dua orang membantah, Dahlan kemudian meralat ucapannya. Dahlan mengakui kesalahannya dalam mengidentifikasi orang lain. Andi Timo, dikiranya adalah seorang laki-laki.

Kekeliruan Dahlan dalam melaporkan nama anggota Dewan peminta jatah menjadi sasaran empuk bagi para anggota dewan untuk kembali menyerang dahlan. Sekretaris Jenderal PDI-Perjuangan Tjahjo Kumolo mengakui bahwa aksi sang menteri itu menimbulkan kegaduhan politik menjelang akhir tahun. Para anggota Dewan mulai meragukan kredibilitas Dahlan. Aksi Dahlan ini dinilai hanya untuk mencari panggung politik lantaran tidak melaporkannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Mantan Sekretaris Menteri BUMN Said Didu bahkan mengungkapkan aksi Dahlan bisa saja membahayakan BUMN karena sudah menarik urusan ini ke ranah politik. “BUMN itu profesional hitam putih. Kalau BUMN ditarik ke politik maka itu jadi wilayah abu-abu, ini bahaya sekali. Hentikan dan selesaikan kasus ini jangan tarik BUMN ke dunia politik karena akan merusak BUMN itu,” ucap Said Didu beberapa waktu lalu.

Setelah sempat keliru, Dahlan kemudian menyerahkan lagi dua nama baru yakni Muhammad Hatta (F-PAN) dan Saidi Butar-butar (F-Partai Demokrat). Sialnya, Dahlan kembali mengulang kesalahannya. Hatta juga membantah dirinya ikut dalam pertemuan 1 Oktober. Dengan percaya diri, Hatta memenuhi panggilan Badan Kehormatan sambil membawa sejumlah bukti foto yang menunjukkan bahwa di tanggal itu ia sedang melakukan seminar di Klaten, Jawa Tengah. Hatta pun mengancam akan segera melaporkan Dahlan ke aparat kepolisian dengan tuduhan pencemaran nama baik.

Saidi Butar-butar yang tiba-tiba disebut Dahlan pun tampak bingung saat dipanggil BK untuk menjelaskan soal pertemuan dengan direksi Merpati. Saidi mengaku hanya duduk di dalam ruangan tanpa ikut dalam perbincangan dengan direksi Merpati. “Saya sudah malu sama anak-cucu, saya bahkan nyaris dikeluarkan dari marga saya,” ucap Saidi.

Malang bagi Dahlan. Celotehnya yang berniat baik justru menimbulkan kegaduhan di parlemen. Dahlan tidak hanya diserang oleh para politisi yang dilaporkannya tetapi juga Anggota BK dari F-PAN, Alimin Abdullah. Alimin bahkan sempat emosi pada saat BK memanggil Dahlan untuk kedua kalinya. Ketika itu, BK meminta Dahlan menambah nama-nama anggota dewan yang dianggap memeras. Pasalnya, ke media massa, Dahlan mengumbar ada 10 anggota DPR yang meminta jatah.

Dahlan bersikeras tidak memberikan nama tambahan lagi. Alimin pun menuduh Dahlan punya masalah daya ingat. “Kalau perlu, dia harus diperiksa kesehatannya. Ini karena pernyataannya yang tidak konsisten mungkin saja lupa. Di tempat asal saya, kalau sudah begini sudah harus diperiksa kesehatannya,” ujar Alimin.

Serangan balik terhadap Dahlan tidak hanya berhenti di situ. Rapat Komisi VII dan Komisi XI DPR pun menjadi “arena pertarungan” Dahlan melawan anggota DPR.  Wakil Ketua Komisi VII Effendi Simbolon pun berang terhadap Dahlan karena dianggap Dahlan berkelit dari masalah inefisiensi PLN  Rp 37,6 triliun yang terjadi pada masa kepemimpinannya. Dahlan juga sudah dua kali tidak memenuhi panggilan Komisi VII, padahal saat dipanggil BK, Dahlan selalu hadir.
Pada rapat kerja dengan Komisi XI, Dahlan juga kembali jadi bulan-bulanan. Di komisi itu, banyak anggota yang dilaporkan Dahlan. Meski banyak diserang, Dahlan tak merasa tersudutkan. Senyuman khasnya selalu mengembang.

“Nggak, nggak apa-apa. Ikhlas saya,” ujar Dahlan selalu saat ditanya soal tudingan negatif yang dilontarkan anggota dewan terhadap dirinya.

Dahlan juga bukan tanpa pendukung. Setidaknya Sekretaris Kabinet Dipo Alam mendukung penuh langkah Dahlan melaporkan para anggota dewan peminta jatah. Dipo juga membantah Dahlan tengah melakukan pencitraan. “Tipe pak Dahlan itu tipenya tidak menghindar, tapi menjelaskan. Dia orangnya lempeng-lempeng aja kok saya lihat. Saya percaya ini bukan pengalihan isu,” kata Dipo.

Akhir drama "kongkalikong"

Setelah selama sebulan penuh Badan Kehormatan DPR menelusuri laporan Dahlan Iskan. Seluruh direksi BUMN yang disebut Dahlan dimintakan jatah oleh anggota dewan sudah dimintai keterangan. Demikian pula dengan anggota dewan yang dituding meminta jatah. Kedua pihak itu bahkan sudah dikonfrontasi.

Halaman:
Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

    Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

    Nasional
    Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Nasional
    Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Nasional
    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Nasional
    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Nasional
    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Nasional
    'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

    "Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

    Nasional
    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Nasional
    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    Nasional
    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Nasional
    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Nasional
    Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

    Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

    Nasional
    Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

    Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

    Nasional
    KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

    KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com