Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kapolri Sambut 130 Personel FPU dari Sudan

Kompas.com - 26/11/2012, 11:57 WIB
Dian Maharani

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapolri Jenderal Timur Pradopo menyambut 130 personel satuan tugas FPU (Formed Police Unit) IV dari Darfur, Sudan, Afrika, di Lapangan Baharkam Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (26/11/2012). Pasukan Indonesia tersebut telah selesai melaksanakan misi perdamaian PBB (Perserikatan Bangsa-bangsa) di Darfur selama satu tahun.

FPU IV terdiri dari 140 personel. Sepuluh personel lainnya masih bertugas 10 orang di Darfur. Mereka ditugaskan untuk melatih dan memberikan bimbingan selama dua minggu kepada kontingen FPU V yang diberangkatkan 18 November 2012 lalu. Timur menjelaskan, sejak tahun 2008 Polri telah mengirim pasukan FPU ke Darfur sebanyak 5 kontingen. Menurutnya, tahun 2013 jumlah personel akan ditambah.

"Artinya itu bentuk kepercayaan yang memang harus kita siapkan lebih baik, dan ada tambahan dari PBB untuk polisi dalam partisipasi misi perdamaian ini," ujar Timur.

Keberangkatan mereka merupakan mandat yang diberikan PBB kepada United Nations Departement of Peacekeeping Operations (UNDPKO). Indonesia diminta melakukan operasi gabungan antara PBB dan Uni Afrika di Darfur Sudan sejak 1 januari 2008. Sesuai Undang-undang RI nomor 2 tahun 2002 pasal 41 ayat 3, Polri mendapat tugas membantu secara aktif misi pemeliharaan perdamaian dunia di bawah bendera PBB di Darfur, Sudan.

Sebelum diberangkatkan, mereka pun telah menjalani tes seleksi. Kriteria untuk mereka diantarannya kesiapan fisik yang baik, kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Arab dan bahasa Inggris, kemampuan mengoperasikan komputer dan internet, serta kemampuan mengemudi kendaraan truk dan APC.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR Meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR Meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Nasional
Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Nasional
KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Nasional
Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Nasional
Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Nasional
Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Nasional
Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com