Din: Dipo dan Dahlan Harus Punya Bukti Kuat

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin mengapresiasi langkah yang dilakukan Sekretaris Kabinet Dipo Alam dan Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan yang melaporkan adanya praktik melanggar hukum. Namun, menurut Din, keduanya harus memiliki bukti yang kuat dan didasarkan fakta-fakta sebelum mengeksposnya ke publik dan melaporkannya kepada lembaga berwenang.

“Keberanian untuk mengungkapkan itu patut diapresiasi. Saya ingin pesan, harus kuat bukti dan harus berdasarkan fakta,” kata Din, di Gedung PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (15/11/2012).

Dahlan telah melaporkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang diduga memeras BUMN kepada Badan Kehormatan (BK) DPR. Sementara itu, Rabu (14/11/2012), Dipo telah mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melaporkan adanya kongkalikong anggaran antara pejabat di tiga kementerian dan anggota DPR. Keduanya lebih dulu melempar informasi kepada publik baru kemudian melaporkannya secara resmi pada lembaga penegak hukum.

Meski demikian, Din menghargai langkah keduanya yang berani berbicara dengan publik. Jika terbukti, maka hal itu akan menjadi langkah untuk melakukan perbaikan. Sebaliknya, jika tudingan ini tanpa bukti, akan menjadi preseden buruk.

“Kalau tidak (terbukti), bisa terjebak pada fitnah. Maka, itu bisa menjadi preseden buruk untuk berbangsa dan bernegara. Oleh karenanya, untuk adukan di BK dan KPK, itu bagus sekali. Catatannya, harus kuat bukti. Ya, saya hargai langkah-langkah pejabat negara seperti Dipo Alam dan Menteri BUMN Dahlan Iskan yang cukup berani mengekspos tentang kecurangan dalam praktik bernegara,” tegas Din.

Baca juga:
Inilah Tiga Kementerian yang Dilaporkan Dipo Alam
KPK Telaah Laporan Dipo
Dipo Laporkan Tiga Kementerian ke KPK
Dipo Alam: Laporan ke KPK Ini Suara dari PNS

Berita-berita terkait lainnya dalam topik:
Kongkalikong di Kementerian
Dahlan Iskan Versus DPR

Dan, berita terhangat Nasional dalam topik:
Geliat Politik Jelang 2014