Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

10 November, KPU Umumkan Hasil Verifikasi Faktual

Kompas.com - 07/11/2012, 16:20 WIB
Aditya Revianur

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan mengumumkan hasil verifikasi faktual partai politik calon peserta pemilu 2014 pada 10 November 2012. Adapun, mekanisme pengumumannya belum diputuskan. Komisioner KPU Sigit Pamungkas mengatakan, ada dua opsi untuk menyampaikan hasil verifikasi. 

"Pertama, hasil verifikasi faktual dapat diumumkan dengan cara mengirimkan surat ke parpol. Kedua, bisa dengan cara mengundang perwakilan parpol ke KPU untuk menerima hasilnya," ujar Sigit, di Puri Denpasar, Jakarta, Rabu (7/11/2012).

Bagi partai politik yang belum memenuhi syarat, KPU memberikan waktu selama sepekan untuk melakukan perbaikan, pada 11-17 November 2012. Partai yang tidak memanfaatkan kesempatan ini, kata Sigit, otomatis dinyatakan tidak lolos.

"Perbaikan itu meliputi tiga hal yaitu kepengurusan, keterwakilan 30 persen perempuan dalam kepengurusan, dan domisili kantor," paparnya.

Partai politik yang tidak menghadirkan Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, dan Bendahara Umum saat KPU melakukan verifikasi, harus memenuhinya dalam verifikasi ulang. Sebab, KPU akan mencocokkan data pengurus partai politik yang telah dilampirkan saat tahapan verifikasi administrasi.

"Sedangkan untuk keterwakilan 30 persen perempuan, dalam perbaikan itu KPU minta parpol dapat menghadirkan pengurus perempuan yang tidak hadir ke KPU," katanya.

Terkait status bangunan yang dijadikan kantor DPP, ia menekankan, harus dapat digunakan minimal hingga Oktober 2014. Seperti diberitakan, KPU melakukan verifikasi faktual terhadap 16 partai politik yang lolos verifikasi administrasi selama dua hari, Senin (5/11/2012) dan Selasa (6/11/2012).

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

    Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

    Nasional
    Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

    Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

    Nasional
    KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

    KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

    Nasional
    Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

    Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

    Nasional
    Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

    Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

    Nasional
    Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

    Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

    Nasional
    Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

    Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

    Nasional
    Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

    Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

    Nasional
    Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

    Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

    Nasional
    Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta bersama Pengacara

    Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta bersama Pengacara

    Nasional
    Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

    Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

    Nasional
    Syarat Usia Masuk TK, SD, SMP, dan SMA di PPDB 2024

    Syarat Usia Masuk TK, SD, SMP, dan SMA di PPDB 2024

    Nasional
    Jokowi Sebut Semua Negara Takuti 3 Hal, Salah Satunya Harga Minyak

    Jokowi Sebut Semua Negara Takuti 3 Hal, Salah Satunya Harga Minyak

    Nasional
    Demokrat Anggap SBY dan Jokowi Dukung “Presidential Club”, tetapi Megawati Butuh Pendekatan

    Demokrat Anggap SBY dan Jokowi Dukung “Presidential Club”, tetapi Megawati Butuh Pendekatan

    Nasional
    Demokrat Bilang SBY Sambut Baik Ide “Presidential Club” Prabowo

    Demokrat Bilang SBY Sambut Baik Ide “Presidential Club” Prabowo

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com