Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sekjen PDI-P: Laporan Dahlan Harus Didukung Data Akurat

Kompas.com - 06/11/2012, 18:29 WIB
Aditya Revianur

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tjahjo Kumolo mengatakan, laporan Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan ke Badan Kehormatan (BK) DPR merupakan bentuk iktikad baik. Namun, ia meminta laporan itu didukung data akurat agar BK dapat segera mengumumkannya kepada masyarakat.

"Dari laporan yang akurat, BK bisa sampaikan klarifikasi terbuka menyangkut (anggota Dewan pemeras BUMN) namanya siapa, komisi berapa, peras BUMN mana, dan pertimbangannya apa. Itu penting menyangkut kelembagaan DPR dan pemerintah," kata Tjahjo di kantor DPP PDI-P, Jakarta, Selasa (6/11/2012).

Tjahjo menambahkan, fungsi DPR adalah mengawasi kinerja pemerintah, termasuk BUMN. Oleh sebab itu, ia yakin bahwa pemerasan terjadi di antara dua pihak tersebut. Peran pemerintah dan DPR adalah saling melengkapi satu sama lain. Hal itu sesuai dengan konstitusi bahwa pemerintah ataupun DPR tidak dapat berdiri sendiri.

"Jadi (pemerintah dan DPR) tidak dapat dipisahkan, apakah ada deal atau tidak, jangan sampai menimbulkan fitnah. Harus diungkap dengan baik," ujarnya.

Ia mengatakan, PDI-P telah meminta DPR untuk memberi kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaudit semua BUMN. Audit tersebut meliputi pemeriksaan keuangan BUMN yang pernah diperas menjelang pemilu atau pilpres. Kewenangan itu juga meliputi audit akan adanya indikasi diperas atau dimintai sesuatu.

"Saya kira harus dibuka dengan baik (pemerasan BUMN). Kalau bukti kuat, segera lapor ke KPK," kata Tjahjo.

Meski telah menyebutkan bahwa ada sekitar sepuluh anggota DPR yang diduga memeras BUMN, Dahlan hanya melaporkan dua anggota DPR ke BK DPR. Ia juga tak mau mengungkap kepada publik mengenai identitas dua orang yang ia laporkan ke BK. Informasi yang beredar di kalangan wartawan, salah satu yang dilaporkan Dahlan bernama Sumaryoto. Anggota BK dari Fraksi PPP, Usman Jafar, ketika dikonfirmasi membenarkan.

Baca juga:
Disebut Peras BUMN, Sumaryoto Merasa Difitnah
Dahlan: Biar DPR yang Mengumumkan
'Serangan' Dahlan Heboh Kayak Halilintar, Ternyata...
Idris Laena Siap Hadapi Dahlan Iskan
PDI-P Sebut Dahlan Kampungan
Politisi Pemeras BUMN Berinisial S dan IL
Ada Anggota DPR yang Minta 2.000 Ton Gula!

Baca juga berita terkait dalam topik:
Dahlan Iskan Versus DPR

 

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

    Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

    Nasional
    Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

    Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

    Nasional
    Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

    Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

    Nasional
    KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

    KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

    Nasional
    Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

    Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

    Nasional
    Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

    Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

    Nasional
    Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

    Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

    Nasional
    Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

    Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

    Nasional
    PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

    PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

    Nasional
    Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

    Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

    Nasional
    6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

    6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

    Nasional
    Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

    Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

    Nasional
    PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

    PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

    Nasional
    Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

    Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

    Nasional
    Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

    Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com