Presiden Diminta Evaluasi Dahlan

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diminta mengevaluasi Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan, jika Dahlan tidak mengungkap seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang diduga memeras BUMN. Sikap Dahlan saat ini dinilai menjadi preseden yang tidak baik.

"Kalau Pak Dahlan tak sebut sepuluh nama, harus ada upaya mengevaluasi itu. Preseden ini jangan sampai jadi contoh komunikasi hubungan antarlembaga. Misalnya, ada satu pejabat menuduh pejabat lain, tapi buktinya minta usut sendiri," kata Ketua DPP PPP Arwani Thomafi di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (6/11/2012).

Arwani menilai Dahlan tak konsisten dengan pernyataannya. Anggota Komisi V DPR itu menilai sikap Dahlan, yang tak mengungkap semua peristiwa pemerasan BUMN dan siapa anggota yang terlibat kepada Badan Kehormatan (BK) DPR, bakal memunculkan spekulasi negatif.

"Bisa muncul dugaan bahwa Pak Dahlan hanya lakukan langkah politik pencitraan atau ada tekanan dari pihak tertentu sehingga tak bisa sebut seluruh nama. Agar tak muncul praduga, maka sebut saja semua," ujarnya.

Arwani menambahkan, Dahlan tak cukup hanya memberikan informasi kepada BK karena dampaknya hanya di internal DPR. Seharusnya, kata Arwani, Dahlan juga membawa permasalahan itu ke Komisi Pemberantasan Korupsi jika memang ingin membersihkan BUMN.

"Keinginan bersih-bersih BUMN bukan keinginan Pak Dahlan semata. Kami dari DPR juga ingin agar BUMN tertata dengan baik. Tapi kalau Pak Dahlan hanya sebut nama dan tidak ada data primer, maka ada ketidakseriusan yang dilakukan Pak Dahlan dan perlu dipertanyakan," katanya.

Dahlan menyebut ada tiga peristiwa upaya pemerasan terhadap tiga BUMN yang dilakukan oleh dua anggota Dewan. Anggota BK dari Fraksi PPP Usman Jafar menyebut kedua politisi itu berinisial IL dan S. Namun, kepada BK, Dahlan tak menyerahkan bukti atau hanya mengutip penjelasan jajaran direksi.

Sebelumnya, Dahlan menyebutkan telah mengantongi sekitar 10 nama politisi yang melakukan hal sama. Dahlan hanya mengungkap dua politisi dengan harapan BK akan menelusuri keterlibatan politisi lain.

Dahlan mengatakan, permintaan komisi oleh dua anggota DPR itu terkait pengalokasian anggaran penyertaan modal negara untuk sejumlah BUMN pada tahun ini. BUMN yang dimaksud adalah PT Garam (Persero), PT Merpati Nusantara Airlines (MNA), dan PT PAL Indonesia (Persero).

Baca juga:
Disebut Peras BUMN, Sumaryoto Merasa Difitnah
Dahlan: Biar DPR yang Mengumumkan
'Serangan' Dahlan Heboh Kayak Halilintar, Ternyata...
Idris Laena Siap Hadapi Dahlan Iskan
PDI-P Sebut Dahlan Kampungan
Politisi Pemeras BUMN Berinisial S dan IL
Ada Anggota DPR yang Minta 2.000 Ton Gula!

Baca juga berita terkait dalam topik:
Dahlan Iskan Versus DPR