Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemeriksaan Dahlan Iskan Berlangsung Tertutup

Kompas.com - 05/11/2012, 11:33 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan memenuhi panggilan pemeriksaan oleh Badan Kehormatan DPR, Senin (5/11/2012) pagi. Ia dipanggil BK terkait dugaan adanya oknum anggota DPR yang meminta jatah ke sejumlah BUMN. Namun, pemeriksaan terhadap Dahlan berlangsung tertutup. Hanya anggota BK yang diperkenankan masuk dan mengikuti pemeriksaan di Ruang BK.

"Penyampaian informasinya berlangsung tertutup," ujar Ketua BK, M Prakosa, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan.

BK dihadiri delapan anggotanya, termasuk Wakil Ketua BK Siswono Yudhohusodo. Wartawan hanya diperkenankan mengambil gambar sesaat sebelum rapat dibuka. Dahlan sendiri datang sekitar pukul 09.30 didampingi oleh sekitar lima orang stafnya.

Prakosa mengatakan, pemanggilan kali ini untuk menggali informasi dari Dahlan terkait dugaan praktik pemerasaan yang dilakukan oknum anggota DPR pada BUMN. Ia menambahkan, BK juga akan memanggil oknum-oknum DPR yang akan disebut Dahlan dan oknum BUMN yang merasa diperas.

"Apabila ada bukti-bukti awal, akan kami lakukan pemanggilan-pemanggilan. Kami ingin ungkap apakah tudingannya itu ada dokumen pendukungnya sebagai bagian dari penyidikan," ujar Prakosa.

Mengenai kemungkinan pernyataan Dahlan akan diteruskan ke KPK, Prakosa mengatakan, jika memang ternyata ada persengkongkolan yang merupakan pelanggaran etika dan mengandung tindak pidana, akan langsung diproses ke penegak hukum.

"Saya kira ini momentum yang bagus untuk lembaga DPR bahwa ini ada arah ke penyelenggaraan yang lebih bagus untuk menunjukkan bahwa Dewan sebagai lembaga yang kredibel," ujarnya.

Perseteruan antara anggota Dewan dan Dahlan Iskan bermula dari adanya surat edaran Dahlan meneruskan surat Sekretaris Kabinet terkait imbauan tidak melakukan praktik kongkalikong dengan DPR, DPRD, dan rekanan dalam menjaga APBN untuk rakyat. Namun, setelah surat edaran dikeluarkan, Dahlan mengeluhkan ke Dipo melalui pesan singkat soal masih saja ada anggota DPR yang meminta jatah.

Modus yang dilakukan pun beragam, mulai dari meminta jatah uang, meminta proyek, meminta fasilitas, hingga menitipkan sanak saudaranya masuk menjadi pegawai BUMN. Terkait pengakuan Dahlan itu, hari ini BPK memeriksa Dahlan. Selain itu, Kepala Humas dan Protokol Kementerian BUMN Faisal Halimi dan Direktur RNI Ismed Hasan Putro diperiksa Badan Kehormatan DPR.

Baca juga:
Hari Ini, DPR Panggil Dahlan Iskan
Dahlan Penuhi Panggilan BK

Si Tukang Peras Anggaran...
Dahlan Bisa Ditekan karena Tak Punya Parpol
Kredibilitas dan Reputasi Dahlan Dipertaruhkan
Dahlan, Jadi Pahlawan atau Pecundang?

Berita terkait dapat dikuti dalam topik:
Dahlan Iskan Vs DPR

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

    "Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

    Nasional
    Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

    Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

    [POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

    Nasional
    Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

    Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

    Nasional
    Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

    Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

    Nasional
    Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

    Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

    Nasional
    Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

    Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

    Nasional
    Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Nasional
    Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Nasional
    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Nasional
    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Nasional
    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Nasional
    'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

    "Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

    Nasional
    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com