Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rapimnas Golkar Memanas, Nurdin Halid Protes

Kompas.com - 30/10/2012, 20:08 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) ke-4 Partai Golkar yang hampir memasuki sesi penutupan berlangsung panas di Hotel Borobudur, Selasa (30/10/2012). Anggota DPP Partai Golkar Nurdin Halid tiba-tiba beranjak ke depan dan melakukan interupsi pimpinan sidang rapimnas. Interupsi Nurdin ini terkait adanya tambahan syarat yang diajukan Komisi A untuk Pemilu Legislatif pada tahun 2014 mendatang terkait kader yang pernah mengalami proses hukum.

Di dalam pemaparan yang dilakukan juru bicara, ada seorang kader Golkar yang tidak diprioritaskan berada di urutan teratas dalam daftar Pileg kader Golkar. Tambahan syarat ini pun mengundang pro dan kontra. Salah satunya berasal dari Ketua Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Andi Sinulingga. Dia menyatakan, Partai Golkar harus bersih dari kader bermasalah untuk meningkatkan pencitraan.

"Kalau kita masih terus pertahankan, sama saja terbalik dengan apa yang disampaikan Ketua Umum bahwa kita harus menjaga citra di tahun 2014," ujar Andi.

Pernyataan Andi ini kemudian mendapat interupsi banyak pihak. Pimpinan sidang Ahmadi Nursupit yang merupakan Ketua Badan Anggaran DPR ini kemudian berusaha menengahi. Namun, saat itu Nurdin Halid sudah buru-buru maju ke depan dan mengambil mike dan meminta untuk diperkenankan interupsi.

Salah seorang anggota Dewan Pembina pun sempat menegur Nurdin Halid untuk taat pada tata tertib dan menghormati pimpinan sidang. Nurdin pun berteriak. "Tidak suka saya bicara di sini," tukas Nurdin.

Setelah diperkenankan berbicara, Nurdin kemudian mengatakan bahwa Komisi A tidak berhak untuk mencabut kader yang bermasalah. Sebagai salah satu bekas narapidana, Nurdin mengaku bekerja siang malam untuk kemajuan Golkar.

"Pak Akbar pernah disidang, dizolimi, hanya doanya diterima. Nurdin Halid pernah didzolimi tapi ternyata terbukti bersalah. Tapi saya bukan koruptor. Saya siang malam kerja di Golkar, tapi tidak boleh jadi anggota DPR," tukas Nurdin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 30 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 30 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pakar Sebut Penyitaan Aset Judi Online Bisa Lebih Mudah jika Ada UU Perampasan Aset

Pakar Sebut Penyitaan Aset Judi Online Bisa Lebih Mudah jika Ada UU Perampasan Aset

Nasional
Eks Pejabat Kemenkes Sebut Harga APD Covid-19 Ditentukan BNPB

Eks Pejabat Kemenkes Sebut Harga APD Covid-19 Ditentukan BNPB

Nasional
Transaksi Judi 'Online' Meningkat, Kuartal I 2024 Tembus Rp 101 Triliun

Transaksi Judi "Online" Meningkat, Kuartal I 2024 Tembus Rp 101 Triliun

Nasional
Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Nasional
Habiburokhman: Judi 'Online' Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Habiburokhman: Judi "Online" Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Nasional
Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Nasional
Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Nasional
Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Nasional
Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Nasional
Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Nasional
Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Nasional
Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Nasional
Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Nasional
Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com