BNP2TKI Kecam Iklan Diskon TKI di Malaysia

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Moh Jumhur Hidayat mengecam keras penyebarluasan promosi diskon penggunaan jasa tenaga kerja Indonesia di Malaysia.

Iklan mengenai diskon biaya penempatan TKI itu ditemukan oleh Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayat di kawasan publik Chow Kit, Kuala Lumpur, Malaysia, Minggu (28/10/2012) siang. Anis menduga hal itu dilakukan untuk mempermudah warga Malaysia mendapatkan tenaga kerja dari Indonesia setelah pemerintah Indonesia memberlakukan penghentian sementara (moratorium) penempatan jasa TKI Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) di Malaysia.

Menanggapi hal itu, Jumhur mengharapkan pemerintah Malaysia melarang adanya iklan tersebut karena merupakan perbuatan tidak beradab yang tidak selayaknya terjadi. Ia menekankan bahwa secara teknis pemerintah Indonesia masih memberlakukan moratorium TKI PLRT.

"Bila tidak ada tindakan tegas dari Pemerintah Malaysia terhadap iklan itu, maka tidak mustahil pelaksanaan moratorium akan ditingkatkan menjadi kebijakan penghentian TKI PLRT secara permanen ke Malaysia," kata Jumhur melalui keterangan pers sebagaimana dikutip Tribunnews, Minggu (28/10/2012).

Jumhur mengatakan, promosi yang menawarkan diskon pemanfaatan TKI PLRT tidak pantas dilakukan oleh pihak mana pun di Malaysia. Menurutnya, hal itu dapat mengganggu langkah perbaikan pelayanan penempatan TKI dari kedua pihak, yang hingga saat ini terus diupayakan. Tindakan itu juga dipandang tidak terpuji dalam konteks memperlakukan keberadaan TKI PLRT secara bermartabat.

"TKI itu tidak identik dengan barang yang sekadar mendahulukan kebutuhan pasar, mengingat terdapat aspek lain yang sangat penting untuk diwujudkan, yaitu pelayanan perlindungan oleh pengguna maupun pemerintah di negara tujuan," ujar Jumhur.

Terkait iklan tersebut, Jumhur mengaku secepatnya mengirim surat resmi dan meminta adanya keberatan diplomatik oleh Kedutaan Besar RI di Kuala Lumpur. Sementara itu, kata Jumhur, pemerintah pusat dan daerah kini sedang menata arah penghentian penempatan TKI yang berstatus PLRT. Upaya itu utamanya diiringi dengan menitikberatkan pembangunan potensi ekonomi daerah.