Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rapat Paripurna, Anggota Dewan Sibuk dengan Ponsel

Kompas.com - 18/10/2012, 14:11 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebagian anggota DPR RI yang hadir pada Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (18/10/2012) tampak asyik dengan ponselnya. Agenda rapat paripurna pada Kamis ini adalah mengesahkan dua rancangan undang-undang (RUU) tentang Pangan dan Perkoperasian, Rancangan Tata Kerja Badan Urusan Rumah Tangga (BURT), dan pembentukan Pansus tentang Perjanjian Internasional.

Selain sibuk dengan ponselnya, sebagian anggota Parlemen juga tampak asyik berbincang-bincang dengan rekan-rekannya. Teguran sempat dilayangkan Wakil Ketua DPR Pramono Anung, yang memimpin rapat paripurna. "Anggota dewan tolong tidak melakukan lobi-lobi di belakang," tegur politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Para anggota dewan yang sedang asyik mengobrol itu akhirnya langsung duduk kembali di tempatnya. Meski sibuk dengan kegiatannya masing-masing, anggota dewan bisa langsung fokus saat Pramono menanyakan soal paparan RUU Perkoperasian yang oleh Ketua Komisi VI Erlangga Hartanto.

"Apakah RUU Perkoperasian bisa disetujui menjadi UU?"

"Setuju!" ujar para anggota Dewan serempak.

Setelah itu, mereka kembali larut dengan aktivitasnya kembali.

Pada rapat paripurna kali ini, banyak kursi yang kosong karena anggota Dewan yang bersangkutan tak hadir. Berdasarkan catatan absensi manual pada pukul 11.30, rapat paripurna ini dihadiri oleh 427 anggota dari 560 anggota DPR yang ada di kompleks Parlemen ini.

Jumlah itu terdiri dari 110 anggota F-Demokrat dari total 148 kursi, 86 anggota F-Golkar dari total 106 kursi, 76 anggota F-PDIP dari total 94 kursi, 45 anggota F-PKS dari total 57 kursi. Selain itu, ada 30 anggota F-PAN dari total 46 kursi, 25 anggota F-PPP dari total 38 kursi, 19 anggota F-PKB dari total 28 kursi, 21 anggota F-Gerindra dari total 26 kursi, dan 15 anggota F-Hanura dari total 17 kursi.

Total anggota dewan yang hadir sudah melebihi kuorum sehingga rapat paripurna dapat dilaksanakan. Selama ini, tak sedikit anggota DPR yang menandatangani absensi namun tidak sepenuhnya mengikuti jalannya rapat paripurna.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com