Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wakapolri: Penyidik Terbaik untuk KPK

Kompas.com - 26/09/2012, 22:59 WIB
Dian Maharani

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri) Komisaris Jenderal Nanan Sukarna mengaku telah menyiapkan penyidik terbaik untuk ditugaskan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sebanyak 20 penyidik tersebut untuk menggatikan penyidik Polri di KPK yang telah habis masa tugasnya pada September ini. Menurut Nanan, penyidik terbaiknya itu untuk memperkokoh KPK sebagai lembaga penegak hukum.

"Polisi niatnya menggantikan, meng-empowering. Mereka yang habis tugasnya di KPK untuk karir, untuk sekolah sehingga dicarikan yang terbaik. Sedang Kita seleksi siapa (penyidik) yang terbaik untuk membesarkan KPK," papar Nanan di Hotel Atlet Century Senayan, Jakarta, Rabu (26/9/2012).

Nanan menuturkan, penyidik yang disiapkan tersebut untuk mendukung KPK dalam hal pemberantasan korupsi. Nanan pun membantah pemberitaan di media yang menyebutkan polisi menarik penyidiknya. Nanan menegaskan, Polri hanya tidak memperpanjang penyidik yang telah habis masa tugasnya dengan alasan rotasi untuk pembinaan karir di kepolisian.

Menurutnya hal itu pun lumrah terjadi, tak hanya di KPK. Dari 20 orang yang habis masa tugasnya, sebanyak 14 penyidik telah melaporkan siap bertugas kembali ke Institusi Polri. Menurut Nanan, Polri tak pernah memaksa mereka.

"Polisi tidak pernah memaksa, tidak pernah mempengaruhi. Dia datang, 'Pak saya ingin kembali'. Ya, silakan," paparnya.

Terkait enam lainnya yang belum melaporkan diri menurut Nanan hal tersebut tidak masalah bagi Polri. Menurut Nanan, enam penyidik Polri di KPK tersebut memang sudah tidak bisa melanjutkan tugasnya di KPK, karena tidak ada surat tugas dari kepolisian kepada mereka. Jika keenam penyidik Polri tersebut tetap di KPK, maka dianggap menyalahi aturan.

"Ya, enggak masalah tidak kembali. Ya, habis masa berlakunya, mau ke mana? Ada prosedurnya. Ditarik polisinya, ditarik karena habis. Ya, di sana tidak punya kewenangan karena tidak punya sisa tugas. Ilegal dong?" ujar Nanan.

Ikuti perkembangan polemik penarikan 20 penyidik Polri di KPK dalam topik pilihan KPK Krisis Penyidik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Indikator Politik Ingatkan KBurhanuddin Muhtadi: KPK Ibarat Anak Tak Diharapkan, Maka Butuh Dukungan PublikPK Tak Didukung Elite, Benteng Bergantung Pada Kepercayaan Publik

    Indikator Politik Ingatkan KBurhanuddin Muhtadi: KPK Ibarat Anak Tak Diharapkan, Maka Butuh Dukungan PublikPK Tak Didukung Elite, Benteng Bergantung Pada Kepercayaan Publik

    Nasional
    Gerindra Kaji Sejumlah Nama untuk Dijadikan Bacagub Sumut, Termasuk Bobby Nasution

    Gerindra Kaji Sejumlah Nama untuk Dijadikan Bacagub Sumut, Termasuk Bobby Nasution

    Nasional
    Presiden Jokowi Bertolak ke Sultra, Resmikan Inpres Jalan Daerah dan Bendungan Ameroro

    Presiden Jokowi Bertolak ke Sultra, Resmikan Inpres Jalan Daerah dan Bendungan Ameroro

    Nasional
    Jokowi Bersepeda di CFD Sudirman-Thamrin sambil Menyapa Warga Jakarta

    Jokowi Bersepeda di CFD Sudirman-Thamrin sambil Menyapa Warga Jakarta

    Nasional
    KPK Kantongi Data Kerugian Ratusan Miliar dalam Kasus PT Taspen, tapi Masih Tunggu BPK dan BPKP

    KPK Kantongi Data Kerugian Ratusan Miliar dalam Kasus PT Taspen, tapi Masih Tunggu BPK dan BPKP

    Nasional
    4 Kapal Perang Angkut Puluhan Rantis Lapis Baja demi Pengamanan WWF ke-10 di Bali

    4 Kapal Perang Angkut Puluhan Rantis Lapis Baja demi Pengamanan WWF ke-10 di Bali

    Nasional
    Prabowo Pilih Rahmat Mirzani Djausal sebagai Bacagub Lampung

    Prabowo Pilih Rahmat Mirzani Djausal sebagai Bacagub Lampung

    Nasional
    KPK Masih Telusuri Pemberi Suap Izin Tambang Gubernur Maluku Utara

    KPK Masih Telusuri Pemberi Suap Izin Tambang Gubernur Maluku Utara

    Nasional
    Menhub Budi Karya Diminta Jangan Cuma Bicara soal Sekolah Kedinasan Tanggalkan Atribut Militer

    Menhub Budi Karya Diminta Jangan Cuma Bicara soal Sekolah Kedinasan Tanggalkan Atribut Militer

    Nasional
    Potret 'Rumah Anyo' Tempat Singgah Para Anak Pejuang Kanker yang Miliki Fasilitas Bak Hotel

    Potret 'Rumah Anyo' Tempat Singgah Para Anak Pejuang Kanker yang Miliki Fasilitas Bak Hotel

    Nasional
    Logo dan Moto Kunjungan Paus Fransiskus Dirilis, Ini Maknanya

    Logo dan Moto Kunjungan Paus Fransiskus Dirilis, Ini Maknanya

    Nasional
    Viral Pengiriman Peti Jenazah Dipungut Bea Masuk, Ini Klarifikasi Bea Cukai

    Viral Pengiriman Peti Jenazah Dipungut Bea Masuk, Ini Klarifikasi Bea Cukai

    Nasional
    Pemilihan Calon Pimpinan KPK yang Berintegritas Jadi Kesempatan Jokowi Tinggalkan Warisan Terakhir

    Pemilihan Calon Pimpinan KPK yang Berintegritas Jadi Kesempatan Jokowi Tinggalkan Warisan Terakhir

    Nasional
    Saat 'Food Estate' Jegal Kementan Raih 'WTP', Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

    Saat "Food Estate" Jegal Kementan Raih "WTP", Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

    Nasional
    Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

    Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com