Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Temukan Kriteria Bersama

Kompas.com - 21/07/2012, 15:53 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Penentuan awal Ramadhan bagi umat Islam di Indonesia selama ini dinilai kurang praktis karena ditetapkan sehari menjelang hari pertama puasa. Kementerian Agama diminta terus membangun dialog dengan semua organisasi Islam demi menemukan kriteria bersama dalam menetapkan kalender Hijriah yang dapat dipegang semua kalangan.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia KH Masdar F Masudi, Jumat (20/7), di Jakarta.

Umat Islam di Indonesia masih berbeda pendapat dalam menentukan awal Ramadhan tahun 2012/1433 Hijriah. Kementerian Agama dalam Sidang Isbat, Kamis lalu, menetapkan awal Ramadhan jatuh pada Sabtu (21/7). Muhammadiyah, Front Pembela Islam, dan An-Najat memutuskan awal puasa Jumat (20/7).

Menurut Masdar, paling tidak ada tiga mazhab dalam menentukan awal puasa. Sebagian umat menggunakan hisab wujudl hilal (perhitungan adanya bulan) sebagaimana diyakini Muhammadiyah. Sebagian lain memegang mazhab rukyattul hilal bil’ain (penglihatan hilal dengan mata) di atas ufuk, seperti dianut Nahdlatul Ulama dan sejumlah organisasi Islam lain.

Sidang Isbat digelar dengan mempertimbangkan hasil hisab dan rukyat. Meski mendekati kebenaran, metode ini kurang praktis karena harus mengintip bulan setiap kali mau menentukan puasa. Ini juga membuat umat Islam di Indonesia tak punya kalender Hijriah yang dapat dipegang bersama sampai beberapa tahun mendatang.

Masdar mengusulkan agar Kemenag lebih serius mempertemukan semua organisasi dan kelompok Islam untuk berdialog dan merumuskan kriteria bersama dalam menentukan awal puasa. Salah satu metode alternatif adalah hisab imkanurrukyat (perhitungan kemungkinan melihat bulan) atau rukyat hilal bil’ilmi (penglihatan bulan dengan ilmu pengetahuan).

Profesor Riset Astronomi dan Astrofisika di Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Thomas Djamaluddin berpendapat, Kemenag telah menggelar dialog antar-organisasi Islam, tetapi belum menemukan kriteria bersama. (IAM)

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    PDI-P Bakal Jemput Bola Kader untuk Maju di Pilkada Sumut

    PDI-P Bakal Jemput Bola Kader untuk Maju di Pilkada Sumut

    Nasional
    Jadi Perempuan Pertama Berpangkat Mayjen TNI AD, Dian Andriani Harap Kowad Lain Menyusul

    Jadi Perempuan Pertama Berpangkat Mayjen TNI AD, Dian Andriani Harap Kowad Lain Menyusul

    Nasional
    Jokowi Bakal Tinjau Lokasi Banjir Lahar di Sumbar Pekan Depan

    Jokowi Bakal Tinjau Lokasi Banjir Lahar di Sumbar Pekan Depan

    Nasional
    Nurul Ghufron Tak Hadir karena Belum Tuntas Siapkan Pembelaan, Dewas KPK Tunda Sidang Etik

    Nurul Ghufron Tak Hadir karena Belum Tuntas Siapkan Pembelaan, Dewas KPK Tunda Sidang Etik

    Nasional
    PDI-P Tuding Jokowi Cawe-cawe Pilkada dengan Bansos Beras, Ngabalin: Segera Lah Move on

    PDI-P Tuding Jokowi Cawe-cawe Pilkada dengan Bansos Beras, Ngabalin: Segera Lah Move on

    Nasional
    Soal Revisi UU Kementerian Negara, Ngabalin: Mudah-mudahan Cepat, Itu Arah Haluan Prabowo-Gibran

    Soal Revisi UU Kementerian Negara, Ngabalin: Mudah-mudahan Cepat, Itu Arah Haluan Prabowo-Gibran

    Nasional
    Risma Relokasi 2 Posko Pengungsian Banjir Lahar Dingin di Sumbar yang Berada di Zona Merah

    Risma Relokasi 2 Posko Pengungsian Banjir Lahar Dingin di Sumbar yang Berada di Zona Merah

    Nasional
    Ahok Masuk Bursa Bacagub Sumut, PDI-P: Prosesnya Masih Panjang

    Ahok Masuk Bursa Bacagub Sumut, PDI-P: Prosesnya Masih Panjang

    Nasional
    Bantah PDI-P soal Jokowi Menyibukkan Diri, Ali Ngabalin: Jadwal Padat, Jangan Gitu Cara Ngomongnya...

    Bantah PDI-P soal Jokowi Menyibukkan Diri, Ali Ngabalin: Jadwal Padat, Jangan Gitu Cara Ngomongnya...

    Nasional
    Pimpin Langsung ‘Tactical Floor Game’ WWF di Bali, Luhut: Pastikan Prajurit dan Komandan Lapangan Paham yang Dilakukan

    Pimpin Langsung ‘Tactical Floor Game’ WWF di Bali, Luhut: Pastikan Prajurit dan Komandan Lapangan Paham yang Dilakukan

    Nasional
    Setara Institute: RUU Penyiaran Berpotensi Perburuk Kebebasan Berekspresi melalui Pemasungan Pers

    Setara Institute: RUU Penyiaran Berpotensi Perburuk Kebebasan Berekspresi melalui Pemasungan Pers

    Nasional
    Masuk Daftar Cagub DKI dari PDI-P, Risma: Belum Tahu, Wong Masih di Kantong...

    Masuk Daftar Cagub DKI dari PDI-P, Risma: Belum Tahu, Wong Masih di Kantong...

    Nasional
    KPK Geledah Lagi Rumah di Makassar Terkait TPPU SYL

    KPK Geledah Lagi Rumah di Makassar Terkait TPPU SYL

    Nasional
    Puan Minta DPR dan IPU Fokus Sukseskan Pertemuan Parlemen pada Forum Air Dunia Ke-10

    Puan Minta DPR dan IPU Fokus Sukseskan Pertemuan Parlemen pada Forum Air Dunia Ke-10

    Nasional
    Yusril: Serahkan kepada Presiden untuk Bentuk Kabinet Tanpa Dibatasi Jumlah Kementeriannya

    Yusril: Serahkan kepada Presiden untuk Bentuk Kabinet Tanpa Dibatasi Jumlah Kementeriannya

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com