KPK Periksa Menteri Keuangan

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan terhadap Menteri Keuangan Agus Martowardojo, Kamis (10/5/2012). Agus akan dimintai keterangan sebagai saksi untuk Wa Ode Nurhayati, tersangka kasus dugaan suap pengalokasian Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah.

"Menkeu Agus akan dimintai keterangan tanggal 10 Mei 2012," kata Juru Bicara KPK, Johan Budi, saat dihubungi, Rabu (9/5/2012). Rencananya, Menkeu akan diperiksa sekitar pukul 09.30 WIB.

Pemeriksaan Agus ini atas dasar permintaan tersangka Wa Ode. Agus dianggap dapat meringankan Wa Ode dalam kasus Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) itu. Johan mengatakan, pihaknya telah mengirim surat panggilan pemeriksaan ke Menkeu, Senin (7/5/2012). Mengenai hadir atau tidaknya Menkeu, hal tersebut, kata Johan, tergantung kepada Menkeu sendiri.

Sebelumnya, Wa Ode meminta KPK memeriksa Menkeu sebagai saksi yang dianggap dapat meringankannya. Menurut Wa Ode, Menteri Keuangan mengetahui kalau kuasa pengguna anggaran DPID adalah pemerintah, bukan DPR.

"Artinya, beberapa daerah yang dapat dan berapa angkanya pemerintah, kan, (yang berwenang). Sementara saya, kan, hanya anggota Banggar (Badan Anggaran DPR)," kata Wa Ode, seusai diperiksa KPK, Senin (7/5/2012).

Dalam kasus dugaan suap DPID, Wa Ode diduga menerima suap senilai Rp 6 miliar dari pengusaha Fahd A Rafiq. Pemberian suap diduga terkait pengalokasian dana DPID untuk tiga kabupaten di Aceh. Fadh juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.

Berdasarkan hasil pengembangan kasus ini, KPK menetapkan Wa Ode sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang. Belakangan, Wa Ode yang juga mantan anggota Banggar DPR itu menyeret Wakil Ketua DPR Anis Matta ke dalam kasusnya.

Politikus Partai Amanat Nasional itu menyebut Anis dan empat pemimpin Banggar DPR, yakni Tamsil Linrung, Mirwan Amir, Olly Dondokambey, dan Melchias Markus Mekeng, melanggar prosedur dalam menentukan alokasi DPID. Menurut dia, Kementerian Keuangan yang menjadi mitra Banggar DPR dalam membahas alokasi DPID tersebut juga mencium kejanggalan dalam pembahasan alokasi DPID.