Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Antraks, Kedubes Perancis Tak Lapor ke Kemlu

Kompas.com - 24/04/2012, 17:53 WIB
Hindra Liauw

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Michael Tene mengatakan, Kementerian Luar Negeri RI mengetahui bahwa Kedutaan Besar Perancis menerima surat tak beridentitas bertuliskan "Antrax" dari pemberitaan media massa.

Tidak ada informasi langsung mengenai hal tersebut dari Kedubes Perancis. "Dari informasi media, tampaknya hal ini sudah ditangani oleh Polri," kata Michael Tene singkat kepada Kompas.com, Selasa (24/4/2012).

Sebelumnya, Kepala Badan Intelijen Negara Letjen TNI Marciano Norman memastikan bahwa surat tak beridentitas tersebut adalah palsu. Surat tersebut hanya berupa ancaman.

"Sudah dipastikan itu bukan virus antraks. Itu hanya tulisan saja," kata Marciano secara singkat kepada para wartawan di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (24/4/2012).

Sementara itu, secara terpisah, Kepala Polri Jenderal (Pol) Timur Pradopo mengatakan, soal surat tak beridentitas tersebut telah ditangani Polda Metro Jaya. "Polisi akan menyelidikinya," kata Kapolri singkat.

Hal ini dibenarkan oleh Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Rikwanto. Menurutnya, surat yang berisi serbuk yang diduga antraks itu dikirim melalui pos.

Saat ini serbuk beserta surat itu sudah dibawa ke laboratorium di Bogor, Jawa Barat, untuk dilakukan penelitian lebih lanjut. "Sementara penerima surat sudah disterilisasi, dibawa ke Rumah Sakit Sulianti Saroso," ujarnya.

Dua pegawai kedutaan yang dibawa ke sana yakni Fabien dan Ghilien. "Dua-duanya orang Perancis," ucapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 30 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 30 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pakar Sebut Penyitaan Aset Judi Online Bisa Lebih Mudah jika Ada UU Perampasan Aset

Pakar Sebut Penyitaan Aset Judi Online Bisa Lebih Mudah jika Ada UU Perampasan Aset

Nasional
Eks Pejabat Kemenkes Sebut Harga APD Covid-19 Ditentukan BNPB

Eks Pejabat Kemenkes Sebut Harga APD Covid-19 Ditentukan BNPB

Nasional
Transaksi Judi 'Online' Meningkat, Kuartal I 2024 Tembus Rp 101 Triliun

Transaksi Judi "Online" Meningkat, Kuartal I 2024 Tembus Rp 101 Triliun

Nasional
Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Nasional
Habiburokhman: Judi 'Online' Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Habiburokhman: Judi "Online" Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Nasional
Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Nasional
Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Nasional
Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Nasional
Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Nasional
Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Nasional
Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Nasional
Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Nasional
Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Nasional
Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com