Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Terima Komisi HAM OKI

Kompas.com - 20/02/2012, 17:11 WIB
Hindra Liu

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerima Komisi Hak Asasi Manusia Organisasi Kerja Sama Islam (Organisation of Islamic Cooperation), Senin (20/2/2012) sore di Kantor Presiden Jakarta. Komisi HAM OKI dibentuk pada tahun ini. Pembentukan Komisi HAM OKI bertujuan untuk menangani masalah yang berkaitan dengan HAM di negara-negara anggota OKI.

Delegasi Komisi HAM OKI dipimpin oleh Sekretaris Jenderal OKI Ekmeleddin Ihsanoglu. Ihsanoglu didampingi Dirjen Sosial Budaya OKI Hemayeluddin, serta 18 anggota lainnya. Sementara itu, Presiden, di antaranya, didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, dan Staf Khusus Presiden Bidang Hubungan Internasional Teuku Faizasyah.

"Presiden dan Sekjen membahas mengenai perkembangan di belahan dunia saat ini. Suriah misalnya, di mana OKI seharusnya bisa berperan untuk menangani masalah ini," kata Marty seusai mendampingi Presiden.

Saat ini, situasi di Suriah tetap memanas. Marty mengatakan, Komisi HAM OKI dapat menjadi bagian dari solusi terkait penyelesaian konflik berdarah tersebut. Marty memandang penting berdirinya Komisi HAM OKI. Hal ini menunjukkan adanya perhatian negara-negara anggota OKI di bidang HAM.

"Demokratisasi telah menjadi bagian mainstream dari kerja sama OKI. Kita lihat perkembangan demokrasi di Timur Tengah, seperti Mesir, Libya, dan terakhir Suriah. Ini wujud dari defisit demokrasi," kata Menlu.

Sebelum bertemu Kepala Negara, Komisi HAM OKI terlebih dahulu melakukan pertemuan di Jakarta. Marty mengatakan, pertemuan di Jakarta merupakan bentuk pengakuan OKI terhadap Indonesia sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com