Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pesawat Kepresidenan Dipakai 35 Tahun?

Kompas.com - 14/02/2012, 20:05 WIB
Yunanto Wiji Utomo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Indonesia telah memutuskan membeli pesawat kepresidenan jenis 737-800 Boeing Business Jet 2. Pesawat tersebut dibeli dengan harga 91,2 juta dollar AS atau sekitar Rp 820 miliar. Pesawat direncanakan akan tiba di Tanah Air pada Agustus 2013.

Pemerintah berdalih pembelian pesawat lebih efisien dari penyewaan pesawat komersial seperti yang dilakukan selama ini kepada Garuda Indonesia. Total efisiensi selama 35 tahun ditaksir mencapai 388,5 juta dollar AS. Benarkah demikian?

Pengamat penerbangan Dudi Sudibyo tidak sependapat dengan alasan pemerintah bahwa pembelian pesawat bisa menghemat anggaran sampai 35 tahun. Menurutnya, alasan tersebut tidak tepat.

"Katanya  menghemat penggunaan selama 35 tahun. Bukankah itu benturan dengan peraturan pemerintah bahwa pesawat yang boleh beroperasi di Indonesia batas usianya 25 tahun?" ujarnya lewat pesan singkat kepada Kompas.com, Selasa (14/2/2012). Dudi bersama sejumlah koleganya saat ini tengah menghadiri Singapore Airshow.

Menurut Dudi, penggunaan pesawat untuk presiden hingga batas usia 35 tahun terlalu lama dan tidak aman. "Sebaiknya, menurut saya, untuk presiden RI, 10 tahun atau maksimal 15 tahun," ujarnya.

Menurut Dudi, pilihan untuk menyewa pesawat kepada Garuda Indonesia seperti yang selama ini dilakukan lebih tepat. Pembelian pesawat kepresidenan dinilainya belum mendesak. Apalagi kalau hanya untuk kebutuhan perjalanan ke luar negeri.

"Lebih baik sewa seperti sekarang kepada Garuda Indonesia yang BUMN. Uang sewanya, kan, kembali ke pemerintah lagi," kata Dudi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Tegaskan Jadwal Pilkada Tak Dimajukan, Tetap November 2024

Jokowi Tegaskan Jadwal Pilkada Tak Dimajukan, Tetap November 2024

Nasional
Setelah Geledah Kantornya, KPK Panggil Lagi Sekjen DPR Indra Iskandar

Setelah Geledah Kantornya, KPK Panggil Lagi Sekjen DPR Indra Iskandar

Nasional
Menteri KP: Lahan 'Idle' 78.000 Hektar di Pantura Bisa Produksi 4 Juta Ton Nila Salin Setiap Panen

Menteri KP: Lahan "Idle" 78.000 Hektar di Pantura Bisa Produksi 4 Juta Ton Nila Salin Setiap Panen

Nasional
Istana Sebut Pansel Capim KPK Diumumkan Mei ini

Istana Sebut Pansel Capim KPK Diumumkan Mei ini

Nasional
Deret 9 Kapal Perang Koarmada II yang Dikerahkan dalam Latihan Operasi Laut Gabungan

Deret 9 Kapal Perang Koarmada II yang Dikerahkan dalam Latihan Operasi Laut Gabungan

Nasional
Jumlah Kementerian sejak Era Gus Dur hingga Jokowi, Era Megawati Paling Ramping

Jumlah Kementerian sejak Era Gus Dur hingga Jokowi, Era Megawati Paling Ramping

Nasional
Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektar Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektar Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

Nasional
Spesifikasi 2 Kapal Patroli Cepat Terbaru Milik TNI AL

Spesifikasi 2 Kapal Patroli Cepat Terbaru Milik TNI AL

Nasional
Jokowi Panen Ikan Nila Salin di Tambak Air Payau di Karawang

Jokowi Panen Ikan Nila Salin di Tambak Air Payau di Karawang

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum Caleg yang Mendebatnya

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum Caleg yang Mendebatnya

Nasional
Kejar Pemerataan Dokter Spesialis, Kemenkes Luncurkan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis RS Pendidikan

Kejar Pemerataan Dokter Spesialis, Kemenkes Luncurkan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis RS Pendidikan

Nasional
Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Nasional
Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Nasional
Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Nasional
Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com