Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bambang Soesatyo: Kasus Century Masih Jadi PR KPK

Kompas.com - 04/02/2012, 09:25 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi  (KPK) dalam satu bulan pertama kepemimpinan Abraham Samad diapresiasi. Pasalnya, KPK telah menunjukkan perkembangan dua kasus yang menarik perhatian publik, yakni kasus dugaan suap cek perjalanan ketika pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia dan dugaan suap proyek wisma atlet SEA Games.

Kemajuan yang dinilai signifikan, yakni menetapkan tersangka mantan Deputi Gubernur Senior BI Miranda Swaray Goeltom dan politisi Partai Demokrat Angelina Sondakh alias Angie, serta mencegah bepergian ke luar negeri kepada politisi PDI-P, Wayan Koster, dan Angie.

"Tinggal satu lagi pekerjaan rumah (PR) KPK yang sangat ditunggu-tunggu publik, yakni kasus Bank Century," kata Bambang Soesatyo, anggota Tim Pengawas Century, di Jakarta, Sabtu (4/2/2012).

Bambang mengatakan, KPK seharusnya bisa meningkatkan penyelidikan kasus Century ke tahap penyidikan setelah Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan ada indikasi kerugian keuangan negara dalam kasus itu. Terlebih lagi, ada hasil audit investigasi BPK.

"Dari sembilan temuan audit investigasi BPK, paling tidak ada dua pihak yang bisa dijerat, yakni oknum BI dan oknum LPS (Lembaga Penjamin Simpanan)," kata anggota Komisi Hukum itu.

Jika melihat kinerja kepemimpinan baru, Bambang meyakini KPK dapat menuntaskan kasus Century dan kasus besar lainnya. "Karena ternyata pisau hukum di tangan KPK yang baru ini bisa juga tajam ke atas," pungkas dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Bantah Menang Pilpres Akibat Bansos, Prabowo: Tuduhan Kosong

    Bantah Menang Pilpres Akibat Bansos, Prabowo: Tuduhan Kosong

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Reaksi Usai Prabowo Tak Mau Pemerintahannya Diganggu | Auditor BPK Minta 'Uang Pelicin' ke Kementan

    [POPULER NASIONAL] Reaksi Usai Prabowo Tak Mau Pemerintahannya Diganggu | Auditor BPK Minta "Uang Pelicin" ke Kementan

    Nasional
    Sejarah Hari Buku Nasional

    Sejarah Hari Buku Nasional

    Nasional
    Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

    UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

    Nasional
    KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

    KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

    Nasional
    Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

    Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

    Nasional
    Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

    Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

    Nasional
    Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

    Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

    Nasional
    Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

    Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

    Nasional
    Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

    Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

    Nasional
    PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

    PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

    Nasional
    Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

    Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

    Nasional
    Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

    Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

    Nasional
    Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

    Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com