Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Telusuri Peran Anas Urbaningrum

Kompas.com - 31/01/2012, 14:51 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi menelusuri keterlibatan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum dalam kasus dugaan suap wisma atlet SEA Games 2011. Demikian diungkapkan Wakil Ketua KPK Zulkarnain, saat dihubungi wartawan, Selasa (31/1/2012). ”Itulah sebenarnya yang kami cari,” kata Zulkarnain.

KPK, katanya, akan mendalami keterangan para saksi yang terungkap dalam persidangan kasus wisma atlet. ”Kami dalami semua keterangan di persidangan,” tambah Zulkarnain.

Sejumlah saksi di persidangan mengungkap adanya aliran uang Permai Grup, perusahaan milik Muhammad Nazaruddin, ke Anas Urbaningrum. Mantan Wakil Direktur Permai Grup Yulianis mengatakan, uang ke Anas tersebut dicatatnya dalam laporan keuangan Permai Grup tahun 2010. Uang senilai Rp 150 juta dialirkan ke Anas saat Kongres Partai Demokrat di Bandung, 2010 lalu.

Selain itu, terdapat aliran dana ke Andi Mallarangeng. Yulianis juga membenarkan adanya gelontoran uang Rp 30 miliar dan 5 juta dollar AS ke kongres Partai Demokrat tahun lalu. Dalam kongres ini, Anas terpilih sebagai ketua umum partai.

Dalam kasus ini, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin menjadi terdakwa. Nazaruddin yang dulunya dikenal dekat dengan Anas itu mengungkapkan, Permai Grup merupakan perusahaan milik Anas.

Namun pernyataan Nazaruddin itu terbantahkan dengan kesaksian Yulianis di persidangan yang menyebutkan bahwa pemilik Permai Grup adalah Nazaruddin, Neneng Sri Wahyuni (istri Nazaruddin), dan dua orang saudara Nazar, yakni Mujahidin Nur Hasyim dan Nasir.

Terkait kasus wisma atlet, KPK melakukan pengembangan. KPK mulai menyelidiki indikasi adanya tindak pidana korupsi terkait pengadaan proyek wisma atlet SEA Games 2011. Proses pengadaan proyek senilai Rp 191 miliar ini setidaknya melibatkan Kementerian Pemuda dan Olahraga, DPR, dan pemerintah daerah. Berdasarkan keterangan saksi di sidang Nazaruddin, ada aliran dana miliaran rupiah ke sejumlah anggota DPR terkait pengadaan proyek ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

    Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

    Nasional
    Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Nasional
    Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Nasional
    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Nasional
    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Nasional
    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Nasional
    'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

    "Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

    Nasional
    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Nasional
    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    Nasional
    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Nasional
    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Nasional
    Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

    Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

    Nasional
    Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

    Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

    Nasional
    KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

    KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com